Komisi I Prioritaskan Pemanggilan Panglima TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR akan segera memanggil Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pada masa sidang mendatang.

Saat ini DPR masih menjalani masa reses dan kembali beraktivitas pada 10 Januari 2017.

Anggota Komisi I Sukamta mengatakan, pada pertemuan dengan Panglima TNI, Komisi I akan meminta penjelasan terkait sejumlah hal, salah satunya tentang penghentian sementara kerja sama militer TNI dengan militer Australia.

"Perbincangan kami di Komisi I, salah satu agenda yang perlu diprioritaskan di awal masa sidang, kami akan memanggil Panglima TNI dan meminta keterangan persoalan ini supaya jelas duduk persoalannya dan keterangan yang utuh," ujar Sukamta, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Ia menekankan, letak geografis indonesia dan Australia sangat dekat, sehingga hubungan bilateral kedua negara harus dijaga.

Ia berharap langkah yang akan diambil TNI terkait permasalahan ini akan mendapat dukungan dari seluruh rakyat.

TNI sebelumnya mengirimkan surat kepada ADF pada 9 Desember 2016 tentang penghentian kegiatan kerja sama militer di antara kedua belah pihak.

Hal itu dipicu pengalaman pelatih dari Korps Pasukan Khusus (Kopassus) yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia tersebut.

Saat mengajar, pelatih tersebut mengetahui adanya pelajaran-pelajaran yang isinya menjelek-jelekkan TNI.

Saat menghadap kepala sekolah di akademi tersebut untuk mengajukan keberatan, sang pelatih Kopassus tersebut malah menemukan tulisan lainnya yang isinya justru menghina  Pancasila.