Golkar Usulkan Ambang Batas Parlemen 10 Persen

Kompas.com - 06/01/2017, 22:21 WIB
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Golkar akhirnya menyelesaikan daftar inventaris masalah (DIM) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, Jumat (6/1/2017).

Dalam DIM tersebut, Golkar mengusulkan ambang batas parlemen 5 hingga 10 persen.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, usulan ambang batas parlemen merupakan ijtihad politik Golkar untuk menguatkan sistem presidensial.

"Revisi undang-undang bidang politik yang kami lakukan termasuk undang-undang penyelenggaraan pemilu ini harus berorientasi pada konsolidasi demokrasi dan penguatan sistem presidensial," kata Idrus, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/1/2017).

"Maka konsekuensi adalah harus juga berorientasi bagaimana penyederhanaan sistem kepartaian dan itu yang kami lakukan," lanjut dia.

Ia menambahkan, percuma bila UU Pemilu yang baru tak memiliki spirit penguatan sistem presidensial.

Menurut Idrus, tujuan pemilu seharusnya menghasilkan pemerintahan baru yang dapat bekerja efektif.

Salah satu caranya, dengan menyederhanakan jumlah partai di parlemen.

"Itu komitmen kami dalam rangka penguatan sistem presidensial, itu mau tidak mau komitmen kami bagaimana penyederhanaan sistem kepartaian kami lakukan," kata dia. 



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X