Biaya Surat Kendaraan Naik, Insentif Polisi di Samsat-Satpas Akan Naik

Kompas.com - 06/01/2017, 17:47 WIB
Masyarakat yang antri di Samsat Jakarta Timur buat mengurus surat-surat kendaraan Setyo Adi/OtomaniaMasyarakat yang antri di Samsat Jakarta Timur buat mengurus surat-surat kendaraan
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan biaya administrasi SIM, STNK, BPKB dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya pada Polri akan berimplikasi pada kenaikan insentif polisi yang bertugas di sektor-sektor pelayanan tersebut.

Artinya, personel Polri yang bertugas di Samsat atau Satpas akan mendapatkan kenaikan insentif. Kenaikan insentif ini diharapkan juga meniadakan praktik pungutan liar.

"Perlu penyesuaian insentif. Petugas-petugas kita, untuk meminimalisir dan meniadakan pungli, jadi harus disesuaikan insentifnya," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Boy Rafli Amar di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (6/1/2017).

"Jadi dia tidak boleh lagi mengutip-mengutip (uang) jika insentifnya kami penuhi. Setelah insentifnya kami penuhi, maka kewajibannya kita tuntut," kata Boy.

Diketahui, insentif polisi yang bertugas di Satpas dan Samsat, yakni sebesar Rp 300.000 per bulan. Meski demikian, besaran insentif bagi personel Polri yang bertugas di Satpas dan Samsat belum ditentukan.

Boy mengatakan, saat ini Polri beserta Kementerian Keuangan masih mengkalkulasi berapa insentif yang tepat bagi personel Polri.

Di sisi lain, Polri juga tengah mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja personel. Oleh sebab itu, perlu kalkulasi yang matang agar besaran tunjangan dan insentif seimbang.

"Tunjangan kinerja kan sedang kami perjuangkan naik. Sementara di sektor ini (insentif) juga ada kenaikan. Tentu kami harus balance," ujar Boy.

Dalam waktu dekat, Boy yakin jumlah besaran insentif itu akan diputuskan.

Diberitakan, pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kepolisian.

Melalui PP yang baru, sejumlah biaya administrasi PNBP pada Polri mengalami kenaikan.

Kenaikan antara lain pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak.

Kenaikan itu mencapai dua hingga tiga kali lipat dari biaya sebelumnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Nasional
Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X