Kompas.com - 06/01/2017, 17:37 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membantah ada upaya sistematis dan terstruktur mengenai kedatangan tenaga kerja asal China.

Hal itu diungkapkan Wiranto usai memimpin rapat koordinasi khusus tingkat menteri mengenai TKA di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (6/1/2017).

"Jadi hari ini kami khusus membincangkan isu tentang tenaga kerja asing yang datang dari RRT (Republik Rakyat Tiongkok atau China). Setelah saya kumpulkan para menteri maka saya pastikan ketakutan akan adanya satu upaya sistematis dan terencana mengenai datangnya tenaga kerja asing dari China itu tidak benar," ujar Wiranto.

Wiranto menjelaskan, berdasarkan laporan yang dia terima, jumlah tenaga kerja asing asal China yang masuk ke Indonesia jumlahnya tidak mencapai angka jutaan.

Di sisi lain dia juga mengakui ada tenaga kerja asing yang masuk dengan dalih sebagai wisatawan kemudian bekerja di Indonesia.

Namun, mantan Panglima ABRI itu memastikan jumlahnya tidak banyak dan sebagian besar sudah ditangkap oleh pihak keimigrasian.

"Jumlahnya belum seperti yang diperbincangkan, sampai puluhan juta," kata dia.

Untuk mengantisipasi maraknya tenaga kerja asing ilegal, kata Wiranto, pemerintah akan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh orang asing yang masuk ke Indonesia.

(Baca juga: Respons Pemerintah Tanggapi Isu "Serbuan" Tenaga Kerja China...)

Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dakhiri. Ditemui secara terpisah Hanif mengatakan, jumlah TKA asal China maupun TKA ilegal yang ada di Indonesia jumlahnya sangat kecil, tidak mencapai jutaan.

"Saya sudah bilang, TKA ada, TKA China ada, TKA ilegal ada, tapi dari segi jumlah masih sangat kecil. Kalau dibandingkan dengan apa, ya dengan TKA di negara lain atau TKI kita di negara lain," ujarnya.

Hanif menjelaskan, total tenaga kerja asing di Indonesia adalah 74.000 orang. Dari jumlah itu, tenaga kerja asal China sebesar 21.000 orang. Jumlah ini jauh lebih rendah dibanding tenaga kerja dari negara lainnya.

(Baca juga: Menteri Hanif: Tenaga Kerja Asal China Capai Jutaan, Itu Fitnah)

Menurut Hanif, hingga saat ini jumlah tenaga kerja asing bermasalah yang tengah ditangani mencapai 800 orang.

Selain Hanif, dalam rapat tersebut hadir Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perhubungan Budi Karya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Wakil Kapolri Syafruddin, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong.

Kompas TV Isu 10 Juta Tenaga Kerja Tiongkok Bohong!
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Kunjungan Kerja ke Kalbar, Resmikan Terminal Pelabuhan dan Tower Rumah Sakit

Jokowi Kunjungan Kerja ke Kalbar, Resmikan Terminal Pelabuhan dan Tower Rumah Sakit

Nasional
Kolonel Samsons Sitohang Resmi Jabat Komandan Denjaka

Kolonel Samsons Sitohang Resmi Jabat Komandan Denjaka

Nasional
Kasus Brigadir J, Selesaikan agar Citra Polri Tak Babak Belur...

Kasus Brigadir J, Selesaikan agar Citra Polri Tak Babak Belur...

Nasional
Kapolri Umumkan Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Sore Ini

Kapolri Umumkan Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Sore Ini

Nasional
Mengurai Alibi Brigadir RR di Kasus Brigadir J, Sandiwara atau Fakta?

Mengurai Alibi Brigadir RR di Kasus Brigadir J, Sandiwara atau Fakta?

Nasional
Ingin Pastikan Bukan Pelaku Utama, LPSK Segera Temui Bharada E

Ingin Pastikan Bukan Pelaku Utama, LPSK Segera Temui Bharada E

Nasional
Menkeu: Anggaran Pendidikan 2023 Tetap 20 Persen, Kesehatan Naik

Menkeu: Anggaran Pendidikan 2023 Tetap 20 Persen, Kesehatan Naik

Nasional
Kinerjanya Disorot dalam Kasus Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang Kompolnas?

Kinerjanya Disorot dalam Kasus Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang Kompolnas?

Nasional
Prabowo-Muhaimin yang Kian Perlihatkan 'Kemesraan' Gerindra-PKB

Prabowo-Muhaimin yang Kian Perlihatkan "Kemesraan" Gerindra-PKB

Nasional
Beragama Tanpa Terpaksa

Beragama Tanpa Terpaksa

Nasional
[POPULER NASIONAL] Berharap Keberanian Kapolri Ungkap Kasus Brigadir J | Misteri Lem di Belakang Kepala Brigadir J

[POPULER NASIONAL] Berharap Keberanian Kapolri Ungkap Kasus Brigadir J | Misteri Lem di Belakang Kepala Brigadir J

Nasional
Ketua Komnas HAM Dukung Bharada E Jadi JC: Biar Dia Ceritakan yang Sesungguhnya

Ketua Komnas HAM Dukung Bharada E Jadi JC: Biar Dia Ceritakan yang Sesungguhnya

Nasional
Ferdy Sambo Bisa Disidang KKEP jika Terbukti Langgar Etik Kasus Brigadir J

Ferdy Sambo Bisa Disidang KKEP jika Terbukti Langgar Etik Kasus Brigadir J

Nasional
Komnas HAM: Buka CCTV dan WA Group Terkait Tewasnya Brigadir J!

Komnas HAM: Buka CCTV dan WA Group Terkait Tewasnya Brigadir J!

Nasional
Dugaan Ferdy Sambo Hambat Kasus Brigadir J dan Aturan Kode Etik Polri

Dugaan Ferdy Sambo Hambat Kasus Brigadir J dan Aturan Kode Etik Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.