Soal Polemik TNI-Militer Australia, Ini Kata Wapres Kalla

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, dalam menjalani sebuah hubungan bilateral setiap negara harus saling menghormati ideologi negara lain.

Karena itu, Kalla menilai wajar apabila TNI bereaksi atas dugaan adanya penghinaan terhadap Pancasila yang dilakukan militer Australia.

"Karena ini menyangkut masalah TNI, tentu reaksinya dari TNI, bukan Kemenlu contohnya,” kata Wapres di Kantor Wapres, Jumat (6/1/2017).

Meski demikian, Wapres meminta, agar persoalan ini tidak perlu diperpanjang. Pasalnya, Pemerintah Australia telah memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas hal tersebut.

“Artinya ya, setelah minta maaf tentu bagi suatu negara untuk minta maaf tentu sangat berat juga itu," ujarnya.

"Saya kira sudah dapat diselesaikan dengan baik,” kata Kalla.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa yang dihentikan hanya kerja sama terkait pelatihan bahasa, bukan seluruh kerja sama di bidang pertahanan.

(Baca: Wiranto: Kerja Sama Militer RI-Australia Hanya Hentikan Program Bahasa)

Penghentian kerja sama ini hanya sementara. Setelah investigasi yang dilakukan pihak militer Australia selesai, maka kerja sama akan dilanjutkan.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku sudah menerima surat permohonan maaf dari militer Australia, yang dikirim Kepala Angkatan Udara Australia Marsekal Mark Binskin.

"Saya dengan Marsekal AU Mark Binskin bersahabat. Akhirnya beliau mengirim surat kepada saya, permohonan maaf," kata Gatot di Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2017).

(Baca: Surati Panglima TNI, Militer Australia Minta Maaf)