Kompas.com - 06/01/2017, 16:00 WIB
Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Boy Rafli Amar Fabian Januarius KuwadoKepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Boy Rafli Amar
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menjelaskan bahwa kenaikan biaya administrasi dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Polri didasarkan pada usulan dari banyak pihak.

Usulan itu dilontarkan mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Polri, hingga DPR RI.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Boy Rafli Amar, PNBP pada Polri awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010. Lalu pada 2015, sejumlah pihak mengajukan usulan penyesuaian biaya administrasi melalui revisi PP itu.

Pihak pertama yang mengusulkan penyesuaian itu adalah BPK.

"BPK menilai, angka yang tercantum dalam PNBP PP Nomor 50 Tahun 2010 tidak sesuai lagi dengan konteks kekinian," ujar Boy di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (6/1/2016).

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menambahkan, selain BPK, Kapolri yang saat itu masih dijabat oleh Jenderal Pol Badrodin Haiti juga mengusulkan penyesuaian biaya administrasi itu.

Badrodin mengusulkan kenaikan pada September 2015 ke Kementerian Keuangan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pihak ketiga yang mengusulkan kenaikan tarif PNBP, lanjut Askolani, yakni DPR RI.

"DPR juga memberikan masukan bahwa seharusnya tarif PNBP yang sudah berlaku sejak 2010, direvisi," ujar Askolani.

(Baca juga: Polri: Yang Naik Bukan Pajak Kendaraan, tetapi Pelayanan Bersifat PNBP)

Akhirnya, revisi pun dilaksanakan. Polri melaksanakan forum group disscussion melibatkan pakar, lembaga swadaya masyarakat, dan lainnya di sejumlah kota.

PP tersebut direvisi menjadi PP Nomor 60 Tahun 2016 dengan kenaikan tarif PNBP pada kepolisian sebesar dua hingga tiga kali lipat.

Kenaikan berlaku antara lain untuk kepengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak.

Askolani berharap kenaikan tarif tersebut berimplikasi pada naiknya kualitas pelayanan publik dalam mengurus surat dan dokumen berharga di Polri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Nasional
UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X