Laporan Hendropriyono soal "Jokowi Undercover" Diambil Alih Bareskrim

Kompas.com - 06/01/2017, 11:57 WIB
Buku Ambaranie Nadia K.MBuku "Jokowi Undercover" yang ditulis Bambang Tri Mulyono dipamerkan di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/1/2017). Buku ini dianggap melanggar hukum karena berisi hal-hal yang sifatnya penyebaran kebencian, diskriminatif terhadap etnis tertentu, dan penghinaan terhadap presiden Joko Widodo.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono melaporkan penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Tri Mulyono ke polisi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan, laporan tersebut mulanya dilayangkan ke Polda Metro Jaya. Namun, kemudian diambil alih oleh Mabes Polri.

"Benar, diambil alih Bareskrim Polri," ujar Rikwanto saat dikonfirmasi, Jumat (6/1/2017).

Hal tersebut dilakukan karena kasus Jokowi Undercover tengah diproses di Bareskrim Polri. Dengan demikian, laporan Hendropriyono yang dilakukan pada 21 Desember 2016 lalu akan digabung dengan laporan lainnya.

Hendro pun sudah dimintai keterangannya oleh penyelidik. Selain Hendropriyono, warga bernama Michael Bimo juga melaporkan Bambang.

Alasan laporan Hendropriyono dan Bimo sama, yakni keberatan namanya dicantumkan dalam buku tersebut.

(Baca: Polisi Sebut Hendropriyono Juga Laporkan Penulis "Jokowi Undercover")

Dalam bukunya, Bambang menulis bahwa Bimo masih merupakan kerabat Presiden Joko Widodo dan punya keterikatan darah dengan anggota Partai Komunis Indonesia.

Hingga saat ini, Kompas.com belum mengetahui apa yang ditulis Bambang mengenai Hendropriyono.

Buku Jokowi Undercover dijual bebas di dunia maya lewat akun Facebook pribadi Bambang dengan nama Bambang Tri. Namun, belum diketahui berapa eksemplar yang sudah terjual.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X