Kompas.com - 06/01/2017, 10:18 WIB
Menko Polhukam Wiranto saat ditemui usai acara DKPP Outlook 2017 di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2016). Kristian ErdiantoMenko Polhukam Wiranto saat ditemui usai acara DKPP Outlook 2017 di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menampik isu bahwa Badan Siber Nasional (Basinas) yang segera dibentuk akan mencampuri ranah privat pengguna Internet.

"Tidak usah khawatir badan siber akan mencampuri urusan internal masing-masing perusahaan atau perseorangan, seperti isu yang beredar. Tidak akan memonitor pembicaraan perorangan secara pribadi," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (5/1/2017).

Wiranto mengatakan, Basinas bertujuan untuk memproteksi kegiatan siber nasional tanpa melanggar hak perseorangan maupun perusahaan dalam penggunaan internet.

(Baca: Badan Siber Dibentuk, Anggota Komisi I Pertanyakan Kerja Menkominfo)

Badan siber, kata Wiranto akan mengawasi lalu lintas siber untuk menepis konten-konten negatif yang beredar dan melindungi pengguna dari serangan siber (cyber attack).

"Ada perlindungan pribadi masing-masing pengguna internet, telekomunikasi. Jangan khawatir BSN akan mengancam hak perorangan dan hak perusahaan," ungkapnya.

Menurut Wiranto, jika sudah terbentuk, Basinas akan memproteksi arus lalu lintas siber terutama di bidang e-commerce, perbankan dan menyangkut persoalan jasa keuangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selama ini, ketiga belum ada satu badan yang melindungi kegiatan di ketiga bidang tersebut. Di sisi lain, Wiranto menyebut Indonesia telah menjadi salah satu negara mengalami banyak serangan siber.

"Harus ada yang memayungi kegiatan siber untuk memproteksi, terutama e-commerce, masalah perbankan dan hal yang menyangkut jasa keuangan. Bisa menjadi masalah kalau tidak hati-hati," ungkapnya.

"Kita sangat concern dengan serangan siber yang sudah sangat merajalela ini. Perlu ada juga tata kelola masayarakat yang menggunakan internet," kata Wiranto.

Pembentukan Badan Siber Nasional rencananya akan direalisasikan pada Januari 2017.

Selain itu, Badan Siber Nasional juga akan mengoordinasikan badan cyber deffence yang ada di Kementerian Pertahanan, cyber intelligence di Badan Intelijen Negara (BIN), dan cyber security di Kepolisian RI (Polri).

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Litbang Kompas: Prabowo dan Ganjar Imbang Elektabilitas Capres 2024, Anies Ketiga

Survei Litbang Kompas: Prabowo dan Ganjar Imbang Elektabilitas Capres 2024, Anies Ketiga

Nasional
Ke Beli, Mensos Risma Beri Bantuan Logistik dan Santunan Korban Gempa Rp 329.189.122

Ke Beli, Mensos Risma Beri Bantuan Logistik dan Santunan Korban Gempa Rp 329.189.122

Nasional
[POPULER NASIONAL] Profil Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin | Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Lonjakan Covid-19

[POPULER NASIONAL] Profil Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin | Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Lonjakan Covid-19

Nasional
Senin Ini Pendaftaran Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027 Dibuka, Begini Tahapan Seleksinya...

Senin Ini Pendaftaran Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027 Dibuka, Begini Tahapan Seleksinya...

Nasional
Gelombang Ketiga Covid-19 Diprediksi Desember, Pemerintah Lakukan 5 Antisipasi

Gelombang Ketiga Covid-19 Diprediksi Desember, Pemerintah Lakukan 5 Antisipasi

Nasional
Kemenangan Piala Thomas Tanpa Merah Putih, Lembaga Antidoping Indonesia Dinilai Tak Profesional

Kemenangan Piala Thomas Tanpa Merah Putih, Lembaga Antidoping Indonesia Dinilai Tak Profesional

Nasional
Jokowi: Piala Thomas Akhirnya Kembali ke RI Setelah 19 Tahun Menanti

Jokowi: Piala Thomas Akhirnya Kembali ke RI Setelah 19 Tahun Menanti

Nasional
747 Kasus Baru Covid-19, Pelonggaran Pembatasan, dan Potensi Penularan Virus

747 Kasus Baru Covid-19, Pelonggaran Pembatasan, dan Potensi Penularan Virus

Nasional
Menanti Evaluasi dan Perpanjangan Kembali PPKM Level 1-4 pada 18 Oktober...

Menanti Evaluasi dan Perpanjangan Kembali PPKM Level 1-4 pada 18 Oktober...

Nasional
Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Nasional
Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Nasional
Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Nasional
Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Nasional
Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.