Tiga Hal yang Diduga Jadi Awal Polemik TNI dengan Militer Australia

Kompas.com - 05/01/2017, 18:11 WIB
Anggota TNI dari Kopassus Sedang Melakukan Defile di HUT TNI 2012 fidel ali/kompas.comAnggota TNI dari Kopassus Sedang Melakukan Defile di HUT TNI 2012
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Institute for Defence, Security, and Peace Studies (IDSPS), Mufti Makaarim, mengatakan, ada tiga hal yang menyebabkan TNI menunda kerja sama militer dengan Australia Defence Force (ADF).

Menurut dia, ketiga hal tersebut banyak beredar di grup aplikasi chatting beberapa hari belakangan.

"Berdasarkan informasi yang beredar di grup WhatsApp, ada tiga alasan kenapa Indonesia marah. Ketiganya dinyatakan oleh mereka yang pernah melihat langsung," ujar Mufti saat dihubungi, Kamis (5/1/2017).

"Pertama, soal penghinaan di kelas yang menyebut Kopassus," tuturnya.

Mufti menjelaskan, dari informasi yang beredar, seorang staf pengajar bahasa dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menemukan materi kelas yang menyinggung TNI dengan menyebut mantan Komandan RPKAD Letjen (Purn) Sarwo Edhi Wibowo terlibat pembunuhan massal. RPKAD merupakan cikal bakal Kopassus. 

Selain itu, beberapa materi pengajaran juga masuk ke dalam diskursus politik terkait penugasan operasi militer oleh TNI di Papua.

Kemudian, staf pengajar dari Kopassus itu menemukan tulisan lain yang menghina lambang negara Indonesia, Pancasila, dengan memelesetkannya menjadi "Pancagila".

"Soal tulisan 'Pancagila' yang di-laminating," kata Mufti.

Setelah kejadian itu, lanjut Mufti, staf pengajar tersebut langsung melapor kepada atasannya. Pihak TNI pun langsung mengajukan permintaan investigasi untuk menelusuri informasi tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengakui penundaan kerja sama karena adanya oknum militer di Australia yang mengina dan melecehkan Indonesia dan Pancasila.

Menhan menyebut oknum tersebut sudah diberi sanksi oleh ADF. (Baca: Menhan Sebut Australia Sudah Bertindak Tegas soal Penghinaan Pancasila)

Sementara itu, Menteri Pertahanan Australia Marise Payne menegaskan akan menangani secara serius temuan materi pelajaran pada fasilitas pelatihan bahasa Angkatan Darat Australia, yang diduga menghina TNI.

"Kepala Angkatan Pertahanan Australia, Air Chief Marshal Mark Binskin, telah melayangkan surat kepada mitranya dari Indonesia, Jenderal Gatot Nurmantyo, bahwa persoalan ini akan ditangani secara serius dan kami akan menginvestigasi masalah yang mengemuka," kata Payne dalam pernyataan resmi yang diunggah pada laman Kementerian Pertahanan Australia, www.minister.defence.gov.au, Rabu (4/1/2017).

(Baca: Australia Investigasi Temuan Materi Pelajaran yang Diduga Hina TNI)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X