Kompas.com - 05/01/2017, 11:06 WIB
Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/10/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/10/2016)
Penulis Dani Prabowo
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kurang maksimalnya kaderisasi partai politik untuk melahirkan calon kepala daerah yang baik, membuat praktik dinasti politik masih terjadi.

Ironisnya, kepala daerah yang berasal dari dinasti politik, cenderung memikirkan kekuasaan ketimbang kualitas pelayanan publik.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini kepada Kompas.com, Rabu (4/1/2017).

Titi menanggapi tertangkapnya Bupati Klaten, Sri Hartini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu. Mantan politisi PDI Perjuangan itu merupakan bagian dari dinasti politik.

“Dinasti politik di Indonesia sangat rentan korupsi karena ia hadir mengabaikan kaderisasi, kompetensi, kapasitas dan kemampuan mengelola atau memimpin kekuasaan,” ujarnya.

(Baca: Pengamat: Dinasti Politik Cenderung Korup)

Diakui Titi, biaya untuk kaderisasi tidak lah murah. Di sisi lain, pembiayaan parpol didominasi oleh para elit dan pemilik modal.

Di situ lah pintu masuk berkuasanya para kerabat elit dan pemilik mdal untuk mendapatkan akses saat rekruitmen jabatan publik.

Persoalan yang muncul, menurut dia, yaitu lemahnya keinginan untuk melayani masyarakat.

Pasalnya, kepala daerah yang lahir dari dinasti politik dipaksa hadir untuk sekadar melanggengkan kekuasaan yang ada.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Nasional
Karakteristik Peraturan Pemerintah

Karakteristik Peraturan Pemerintah

Nasional
Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Nasional
Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Nasional
Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Nasional
Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Nasional
Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Nasional
Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Nasional
Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Nasional
Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Nasional
M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

Nasional
Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Nasional
Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Nasional
Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.