DPR Minta Panglima TNI Jelaskan Penundaan Kerja Sama dengan Australia

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyatakan penundaan hubungan kerja sama antara TNI dengan Australian Defence Force (ADF) tentu akan membawa dampak bagi kedua negara. Karena itu, iIa meminta penjelasan dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait penundaan kerja sama tersebut.

"Panglima TNI perlu menjelaskan, karena ini menyangkut sensitivitas hubungan kedua negara. Jika alasannya tepat, DPR akan mendukung," tulis Meutya dalam pesan singkat, Rabu (4/1/2016).

Hingga saat ini, Meutya mengaku belum mendapatkan informasi terkait penundaan kerja sama tersebut dari TNI dan Kementerian Luar Negeri.

Menurut politisi partai Golkar itu, setiap penundaan kerja sama pasti membawa dampak besar dan ketidaknyamanan bagi kedua negara. Karenanya, ia berharap TNI dan Kementerian Luar Negeri punya alasan yang tepat.

(Baca: TNI Tunda Kerja Sama Militer dengan ADF Australia)

"Sayangnya kami belum menerima penjelasan yang jelas mengenai ini. Mudah-mudahan akan ada penjelasan dari Panglima dalam waktu dekat. Jika alasannya tersebut tepat saya rasa kami di DPR akan mendukung," lanjut dia.

Dari informasi yang ditelusuri Kompas, TNI sebelumnya mengirimkan surat kepada ADF pada 9 Desember 2016 tentang penghentian kegiatan kerja sama militer di antara kedua belah pihak. Hal itu dipicu dengan pengalaman pelatih dari Kopassus yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia tersebut.

(Baca: Menurut Menhan, Oknum Militer Australia yang Hina Pancasila Sudah Diberi Sanksi)

Saat mengajar, pelatih tersebut mengetahui adanya pelajaran-pelajaran yang isinya menjelek-jelekkan TNI di akademi tersebut. Saat menghadap kepala sekolah di akademi tersebut untuk mengajukan keberatan, sang pelatih Kopassus tersebut menemukan tulisan lainnya yang isinya justru menghina lambang negara Indonesia, Pancasila.

"Ada kertas tulisan yang di-laminating," demikian sebagaimana dituturkan sumber tersebut.