Kompas.com - 04/01/2017, 15:26 WIB
Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/10/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/10/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa mempertanyakan langkah pemerintah menaikkan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor.

Menurutnya, kenaikan yang dirasa cukup signifikan tersebut akan memberatkan masyarakat. "Tinggal kita tunggu respons dari pemakai kendaraan-kendaraan itu," kata Desmond saat dihubungi, Rabu (4/1/2017).

"Kalau kondisi hari ini, jangankan sekian persen, 20 persen saja memberatkan apalagi 100 persen," kata Desmond. 

(Baca: YLKI Nilai Alasan Pemerintah Naikkan Biaya STNK Tak Tepat)

Senada dengan Desmond, Anggota Komisi III Nasir Djamil mengatakan kenaikan tarif tersebut sangat memberatkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Menurut dia, pemerintah harus terlebih dahulu membenahi trasnportasi umum sebelum membebani lebih besar tarif transportasi pribadi.

Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan alternatif transportasi yang aman, nyaman dan tertib.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pemerintah sepertinya tak mau bekerja keras memikirkan bagaimana caranya agar tidak naik tetapi pendapatan negara bisa didapat dari sektor lain," ucap Nasir.

Ia pun meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tersebut. "Pemerintah diminta meninjau kembali kebijakannya. Kalau bisanya hanya menaikkan ya untuk apa ada pemerintahan," kata Politisi PKS itu.

Keputusan menaikkan tarif pengurusan surat-surat bermotor diberlakukan seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 25 Juli: Supek Covid-19 Capai 275.145 Kasus

Update 25 Juli: Supek Covid-19 Capai 275.145 Kasus

Nasional
UPDATE: 173.472 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 44,58 Persen

UPDATE: 173.472 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 44,58 Persen

Nasional
UPDATE 25 Juli: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Jadi 573.908 Kasus

UPDATE 25 Juli: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Jadi 573.908 Kasus

Nasional
UPDATE: 17.906.504 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 17.906.504 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Walau Publik Belum Semuanya Patuh, PPKM Dinilai Perlu Dipertahankan

Walau Publik Belum Semuanya Patuh, PPKM Dinilai Perlu Dipertahankan

Nasional
UPDATE: Bertambah 37.640, Pasien Sembuh dari Covid-19 Total 2.509.318 Orang

UPDATE: Bertambah 37.640, Pasien Sembuh dari Covid-19 Total 2.509.318 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 1.266 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 83.279

UPDATE: Tambah 1.266 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 83.279

Nasional
UPDATE: Tambah 38.679, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.166.505 Orang

UPDATE: Tambah 38.679, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.166.505 Orang

Nasional
Melihat Tingginya Kasus dan Kematian Covid-19 Indonesia Selama PPKM Darurat dan Level 4

Melihat Tingginya Kasus dan Kematian Covid-19 Indonesia Selama PPKM Darurat dan Level 4

Nasional
Rencana Pelonggaran PPKM, Seberapa Tinggi Kasus dan Kematian Covid-19 di Jawa-Bali?

Rencana Pelonggaran PPKM, Seberapa Tinggi Kasus dan Kematian Covid-19 di Jawa-Bali?

Nasional
Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Jadi Upaya Pemerintah Tangani Pasien Covid-19

Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Jadi Upaya Pemerintah Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Diminta Batalkan Revisi Statuta UI karena Bertentangan dengan UU

Jokowi Diminta Batalkan Revisi Statuta UI karena Bertentangan dengan UU

Nasional
Aksi Laser ke Gedung Merah Putih KPK Dinilai sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat

Aksi Laser ke Gedung Merah Putih KPK Dinilai sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat

Nasional
Ramai Rangkap Jabatan Rektor, Pengamat Nilai untuk Lemahkan Kritik Kampus ke Pemerintah

Ramai Rangkap Jabatan Rektor, Pengamat Nilai untuk Lemahkan Kritik Kampus ke Pemerintah

Nasional
Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Konsisten Terapkan Protokol Kesehatan

Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Konsisten Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X