Namanya Dicantumkan dalam "Jokowi Undercover", Pelapor Merasa Difitnah

JAKARTA, KOMPAS.com - Michael Bimo merasa dirugikan karena namanya dicantumkan dalam buku "Jokowi Undercover".

Oleh karena itu, dia melaporkan Bambang Tri Mulyono, penulis buku tersebut.

Pengacara Bimo, Lina Novita mengatakan, dalam buku itu disebutkan bahwa kliennya satu ibu dengan Presiden Joko Widodo.

Disebutkan pula ibu tersebut merupakan mantan aktivis Gerwani.

"Sebenarnya orangtua yang ditulis oleh penulis itu, bukan orangtua dari pelapor. Jadi itu adalah berita bohong," ujar Lina, saat dihubungi, Selasa (3/1/2017).

Dalam buku itu, kata Lina, Bimo juga dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia. Ia membantah keras tulisan itu.

(Baca: Pelapor Penulis "Jokowi Undercover" Bawa Sejumlah Bukti ke Polisi)

Menurut dia, apa yang ditulis Bambang dalam bukunya mengada-ada.

"Itu tidak sesuai fakta. Merugikan klien saya baik materil maupun immateril," kata Lina.

Menurut Lina, jika penulis tidak dilaporkan, maka dampaknya akan sangat besar.

Masyarakat bisa mendapatkan persepsi yang salah setelah membaca isi buku itu.

Ia meyakini Bambang mengincar keuntungan finansial dari penjualan buku itu dengan menjual cerita bohong.

Buku "Jokowi Undercover" dijual bebas di dunia maya melalui akun Facebook pribadi Bambang dengan nama Bambang Tri.

Namun, belum diketahui berapa eksemplar yang sudah terjual.

Bimo sendiri telah membeli buku tersebut.

(Baca: Polri Diminta Cermat soal Pasal dalam Kasus "Jokowi Undercover")

Bambang dianggap menyebar kebencian dan diskriminasi terhadap etnis dan ras tertentu dengan buku yang dia tulis

Salah satu hal yang dituliskan dalam buku tersebut yakni menyebut Jokowi telah memalsukan data saat mengajukan diri sebagai calon presiden 2014 lalu.

Ia juga menyebut Desa Giriroto, Boyolali, merupakan basis Partai Komunis Indonesia terkuat se-Indonesia. Padahal, PKI telah dibubarkan sejak 1966.

Bambang menuliskannya seolah-olah hal tersebut nyata tanpa memiliki dokumen pendukung tulisannya itu.

Tuduhan yang dimuat pada buku itu didasarkan atas sangkaan pribadi Bambang.

Bambang juga dianggap menebarkan kebencian terhadap kelompok masyarakat yang bekerja di dunia pers.

Ia menyebut bahwa sosok Jokowi dan Jusuf Kalla muncul atas keberhasilan media massa dan melakukan kebohongan terhadap rakyat.

Bambang dikenakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. 

Ia juga dijerat Pasal 28 ayat 2 UU ITE karena menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Selain itu, Bambang dianggap melanggar Pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa.