JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melimpahkan perkara mantan anggota Komisi V Andi Taufan Tiro untuk menjalani persidangan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Berkas perkara Andi telah masuk ke pelimpahan tahap dua.
"Hari ini P21. Pelimpahan tahap dua," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Selasa (3/1/2017).
Febri menuturkan, dalam waktu dekat kasus ini akan disidangkan. Jaksa KPK memiliki waktu empat belas hari untuk menyusun dakwaan.
Andi telah resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 6 September 2016. Andi ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dia diduga menerima suap terkait proyek pembangunan jalan di Maluku, yang dianggarkan melalui dana aspirasi anggota DPR.
Uang yang diberikan disebut berasal dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.
Pimpinan Komisi V DPR RI sebelumnya menyetujui APBN tahun anggaran 2016 yang di dalamnya juga terdapat proyek dari program aspirasi Andi.
Di antaranya, proyek Pembangunan Ruas Jalan Wayabula–Sofi senilai Rp 30 miliar dan Peningkatan Ruang Jalan Wayabula–Sofi senilai Rp 70 miliar.
(Baca juga: Diperiksa KPK, Andi Taufan Tiro Ditanya Penganggaran Proyek di Kementerian PUPR)
Dalam dakwaan Abdul Khoir, Andi disebut memiliki total nilai proyek sebesar Rp 170 miliar. Untuk seluruh proyek tersebut, Andi akan diberikan fee sebesar 7 persen dari nilai total proyek.
Adapun, uang yang diterima Andi dari Abdul Khoir diduga mencapai Rp 7,4 miliar. Selain dari Abdul Khoir, Andi diduga menerima uang dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng.
Andi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Dalam kasus ini, baru mantan anggota komisi V dari fraksi PDI-P Damayanti Wisnu Putranti yang telah menjalani persidangan.
Sementara anggota Komisi V DPR dari Fraksi Golkar Budi Suprianto masih berstatus sebagai tersangka.
Sementara itu, Abdul Khoir yang disangka sebagai pemberi suap, telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.