Kompas.com - 03/01/2017, 13:44 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai maraknya aksi penolakan terhadap tenaga kerja asing asal China tidak terlepas dari pengaruh kebijakan proteksionisme yang tengah diterapkan di sejumlah negara.

Ia menjelaskan, selama ini banyak negara yang menerapkan kebijakan ekonomi terbuka atau liberal.

Namun, seiring pelambatan ekonomi global, kebijakan tersebut dievaluasi dan beberapa negara besar mulai mengubah sistem mereka menjadi lebih konservatif atau proteksionis.

"Kita lihat Brexit (Inggris yang keluar dari Uni Eropa) dan Uni Eropa keseluruhan, kita lihat Trump, kita lihat tentu China dan sebagainya. Tentu suasana yang lebih nasionalistis," kata Wapres  Kalla saat membuka pasar saham 2017 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (3/1/2017).

"Kita tentu juga tidak mungkin orang lain nasionalistis, tapi kita terbuka begitu banyak," ujar dia.

(Baca juga: Istana Sebut Ada "Framing" Politik dalam Isu Tenaga Kerja China)

Wapres Kalla menyebutkan, jumlah tenaga kerja asing asal China yang bekerja di Indonesia tidak lebih dari 20 ribu orang.

Namun, belakangan marak pemberitaan media yang menyebut banyak tenaga kerja asing asal China yang secara illegal bekerja di Indonesia.

"Ada efek-efek itu. Ini yang tentu adalah kenyataan yang terbuka di dunia ini yang kita bisa antisipasi sebaiknya. Memang juga tentu sangat terpengaruh negara besar kayak Amerika," ujar Kalla.

"Apalagi kampanye Trump yang begitu menggelorakan rakyat agar Amerika lebih jaya lagi," kata dia.

Kompas TV Pekerja WN Tiongkok Bikin Marah Menaker Hanif

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Kunjungan Kerja ke Kalbar, Resmikan Terminal Pelabuhan dan Tower Rumah Sakit

Jokowi Kunjungan Kerja ke Kalbar, Resmikan Terminal Pelabuhan dan Tower Rumah Sakit

Nasional
Kolonel Samsons Sitohang Resmi Jabat Komandan Denjaka

Kolonel Samsons Sitohang Resmi Jabat Komandan Denjaka

Nasional
Kasus Brigadir J, Selesaikan agar Citra Polri Tak Babak Belur...

Kasus Brigadir J, Selesaikan agar Citra Polri Tak Babak Belur...

Nasional
Kapolri Umumkan Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Sore Ini

Kapolri Umumkan Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Sore Ini

Nasional
Mengurai Alibi Brigadir RR di Kasus Brigadir J, Sandiwara atau Fakta?

Mengurai Alibi Brigadir RR di Kasus Brigadir J, Sandiwara atau Fakta?

Nasional
Ingin Pastikan Bukan Pelaku Utama, LPSK Segera Temui Bharada E

Ingin Pastikan Bukan Pelaku Utama, LPSK Segera Temui Bharada E

Nasional
Menkeu: Anggaran Pendidikan 2023 Tetap 20 Persen, Kesehatan Naik

Menkeu: Anggaran Pendidikan 2023 Tetap 20 Persen, Kesehatan Naik

Nasional
Kinerjanya Disorot dalam Kasus Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang Kompolnas?

Kinerjanya Disorot dalam Kasus Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang Kompolnas?

Nasional
Prabowo-Muhaimin yang Kian Perlihatkan 'Kemesraan' Gerindra-PKB

Prabowo-Muhaimin yang Kian Perlihatkan "Kemesraan" Gerindra-PKB

Nasional
Beragama Tanpa Terpaksa

Beragama Tanpa Terpaksa

Nasional
[POPULER NASIONAL] Berharap Keberanian Kapolri Ungkap Kasus Brigadir J | Misteri Lem di Belakang Kepala Brigadir J

[POPULER NASIONAL] Berharap Keberanian Kapolri Ungkap Kasus Brigadir J | Misteri Lem di Belakang Kepala Brigadir J

Nasional
Ketua Komnas HAM Dukung Bharada E Jadi JC: Biar Dia Ceritakan yang Sesungguhnya

Ketua Komnas HAM Dukung Bharada E Jadi JC: Biar Dia Ceritakan yang Sesungguhnya

Nasional
Ferdy Sambo Bisa Disidang KKEP jika Terbukti Langgar Etik Kasus Brigadir J

Ferdy Sambo Bisa Disidang KKEP jika Terbukti Langgar Etik Kasus Brigadir J

Nasional
Komnas HAM: Buka CCTV dan WA Group Terkait Tewasnya Brigadir J!

Komnas HAM: Buka CCTV dan WA Group Terkait Tewasnya Brigadir J!

Nasional
Dugaan Ferdy Sambo Hambat Kasus Brigadir J dan Aturan Kode Etik Polri

Dugaan Ferdy Sambo Hambat Kasus Brigadir J dan Aturan Kode Etik Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.