Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Nilai Isu TKA China Juga Dipengaruhi Kebijakan Negara Lain

Kompas.com - 03/01/2017, 13:44 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai maraknya aksi penolakan terhadap tenaga kerja asing asal China tidak terlepas dari pengaruh kebijakan proteksionisme yang tengah diterapkan di sejumlah negara.

Ia menjelaskan, selama ini banyak negara yang menerapkan kebijakan ekonomi terbuka atau liberal.

Namun, seiring pelambatan ekonomi global, kebijakan tersebut dievaluasi dan beberapa negara besar mulai mengubah sistem mereka menjadi lebih konservatif atau proteksionis.

"Kita lihat Brexit (Inggris yang keluar dari Uni Eropa) dan Uni Eropa keseluruhan, kita lihat Trump, kita lihat tentu China dan sebagainya. Tentu suasana yang lebih nasionalistis," kata Wapres  Kalla saat membuka pasar saham 2017 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (3/1/2017).

"Kita tentu juga tidak mungkin orang lain nasionalistis, tapi kita terbuka begitu banyak," ujar dia.

(Baca juga: Istana Sebut Ada "Framing" Politik dalam Isu Tenaga Kerja China)

Wapres Kalla menyebutkan, jumlah tenaga kerja asing asal China yang bekerja di Indonesia tidak lebih dari 20 ribu orang.

Namun, belakangan marak pemberitaan media yang menyebut banyak tenaga kerja asing asal China yang secara illegal bekerja di Indonesia.

"Ada efek-efek itu. Ini yang tentu adalah kenyataan yang terbuka di dunia ini yang kita bisa antisipasi sebaiknya. Memang juga tentu sangat terpengaruh negara besar kayak Amerika," ujar Kalla.

"Apalagi kampanye Trump yang begitu menggelorakan rakyat agar Amerika lebih jaya lagi," kata dia.

Kompas TV Pekerja WN Tiongkok Bikin Marah Menaker Hanif

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com