Kompas.com - 02/01/2017, 17:53 WIB
Suasana posko korban kapal terbakar Zahro Express di Sentra Visum dan Medikolegal RS Polri, Jakarta Timur, Senin (2/1/2017). Kerabat dan keluarga korban kapal terbakar masih berdatangan menunggu informasi sembari menyertakan data korban guna memudahkan proses identifikasi. KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERASuasana posko korban kapal terbakar Zahro Express di Sentra Visum dan Medikolegal RS Polri, Jakarta Timur, Senin (2/1/2017). Kerabat dan keluarga korban kapal terbakar masih berdatangan menunggu informasi sembari menyertakan data korban guna memudahkan proses identifikasi.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, pemerintah harus melakukan pengawasan ketat soal standar pelayanan minimal sebuah kapal.

Hal ini dikatakannya merespons peristiwa terbakarnya Kapal Motor (KM) Zahro Express pada Minggu (1/1/2017) kemarin.

Djoko menyebutkan, ketentuan soal standar pelayanan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Layanan Penumpang Angkutan Laut.

"Fungsi pengawasan harus diperketat. Pelabuhan itu ada yang dikelola pemerintah pusat dan Pemda," kata pengamat dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Semarang, Jawa Tengah, ini, saat dihubungi, Senin (2/1/2017).

Pengawasan itu termasuk jumlah penumpang yang diangkut.

Menurut Djoko, seringkali penyebab kecelakaan kapal laut karena kapasitas penumpang yang melebihi batas maksimal.

Hal ini diketahui dari perbedaan jumlah penumpang yang diangkut dengan daftar manifes resmi.

"Selalu terjadi kalau kecelakaan kapal itu mesti manifesnya tidak sama. Selalu begitu," kata Djoko.

Menurut lembar surat izin berlayar KM Zahro Express yang diperoleh Kompas.com, ada 100 orang yang terdaftar di manifes.

Kapal itu berlayar dari Pelabuhan Muara Angke menuju Pulau Tidung pukul 07.00 WIB.

Akan tetapi, berdasarkan informasi, ada sekitar 251 penumpang yang naik ke kapal tersebut sebelum terbakar.

Belum ada yang bisa memastikan soal data dan jumlah pasti penumpang karena banyak yang tidak tercatat pada daftar manifes awal perjalanan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jampidsus: Lin Che Wei Diduga Bantu Dua Perusahaan agar Dapat Izin Ekspor Minyak Goreng

Jampidsus: Lin Che Wei Diduga Bantu Dua Perusahaan agar Dapat Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Hadiri Pertemuan Kedua DEWG, Menkominfo Paparkan 5 Subtopik Isu Konektivitas Digital

Hadiri Pertemuan Kedua DEWG, Menkominfo Paparkan 5 Subtopik Isu Konektivitas Digital

Nasional
Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng yang Melibatkan Lin Che Wei dan Deretan Fakta Barunya

Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng yang Melibatkan Lin Che Wei dan Deretan Fakta Barunya

Nasional
Gandeng Dompet Dhuafa, Y.O.U Beauty Berikan Donasi Rp 50 Juta untuk Bantu Masyarakat

Gandeng Dompet Dhuafa, Y.O.U Beauty Berikan Donasi Rp 50 Juta untuk Bantu Masyarakat

Nasional
Kejagung Telusuri Dugaan Gratifikasi Lin Che Wei dalam Kasus Izin Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Telusuri Dugaan Gratifikasi Lin Che Wei dalam Kasus Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Kunker ke Sulawesi Utara, Wapres Akan Bagikan Bansos dan Hadiri Peletakan Batu Pertama Kawasan Industri

Kunker ke Sulawesi Utara, Wapres Akan Bagikan Bansos dan Hadiri Peletakan Batu Pertama Kawasan Industri

Nasional
Pandemi Covid-19 di RI Transisi Menuju Endemi, PPKM Masih Relevan?

Pandemi Covid-19 di RI Transisi Menuju Endemi, PPKM Masih Relevan?

Nasional
KSAU Kunjungi Akademi Angkatan Udara AS, Ada Apa?

KSAU Kunjungi Akademi Angkatan Udara AS, Ada Apa?

Nasional
KSAL Minta Komandan Kapal Perang hingga Lanal Asah Kemampuan Tempur

KSAL Minta Komandan Kapal Perang hingga Lanal Asah Kemampuan Tempur

Nasional
Anggota Bawaslu di 25 Provinsi Habis Masa Jabatan Tahun Ini, JPPR Soroti Permasalahan Seleksi

Anggota Bawaslu di 25 Provinsi Habis Masa Jabatan Tahun Ini, JPPR Soroti Permasalahan Seleksi

Nasional
Aturan Lengkap Perjalanan Luar Negeri Mulai 18 Mei: Tak Perlu Tes Covid-19 dan Karantina

Aturan Lengkap Perjalanan Luar Negeri Mulai 18 Mei: Tak Perlu Tes Covid-19 dan Karantina

Nasional
Syarat Perjalanan Dalam Negeri Mulai 18 Mei, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

Syarat Perjalanan Dalam Negeri Mulai 18 Mei, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

Nasional
24 Tahun Tragedi Trisakti dan Penyelesaian Lewat Jalur Non-yudisial

24 Tahun Tragedi Trisakti dan Penyelesaian Lewat Jalur Non-yudisial

Nasional
Menyoal Optimisme dan Kewaspadaan dalam Kebijakan Lepas Masker

Menyoal Optimisme dan Kewaspadaan dalam Kebijakan Lepas Masker

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengertian 'Not to Land' yang Dikenakan ke UAS | Peran Lin Che Wei di Korupsi Izin Ekspor CPO

[POPULER NASIONAL] Pengertian "Not to Land" yang Dikenakan ke UAS | Peran Lin Che Wei di Korupsi Izin Ekspor CPO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.