Kompas.com - 02/01/2017, 17:06 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis meminta aparat berwenang memeriksa sertifikasi serta surat izin yang dikantongi nakhoda dan anak buah kapal penumpang Zahro Express, yang mengalami kebakaran di perairan Kepulauan Seribu, Minggu (1/1/2017).

"Jangan sampai itu nakhoda abal-abal," kata Fary saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/1/2017).

Menurut dia, nakhoda dan kru kapal menjadi orang yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan penumpang saat berlayar.

Apabila terjadi musibah di laut, maka merekalah yang harus menyelamatkan diri paling akhir, setelah seluruh penumpang diselamatkan.

Fary pun menyesalkan kabar yang didengarnya bahwa nakhoda berusaha menyelamatkan diri terlebih dahulu saat kebakaran itu terjadi.

"Itu bukan memalukan lagi, malah dia keluar dari etika dan tanggung jawab. Di mana-mana sudah diatur SOP-nya, ketika kecelakaan, evakuasi dulu para korban," ujarnya.

Polisi telah memeriksa enam orang terkait kebakaran Zahro Express, termasuk nakhoda dan tiga anak buah kapal.

Keenamnya diamankan untuk ditanyai penyebab kebakaran kapal penumpang tersebut. Selain enam orang yang diamankan, polisi juga telah meminta keterangan dari tiga saksi.

(Baca: Cari Penyebab Terbakarnya Zahro Express, Polisi Amankan Nakhoda dan Petugas Syahbandar)

Kementerian Perhubungan memastikan akan menjatuhkan sanksi kepada nakhoda dan anak buah kapal Zahro Express apabila terbukti melakukan kesalahan prosedur penyelamatan penumpang dalam musibah kebakaran kapal yang terjadi pada Minggu (1/1/2017) pagi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Setuju Perpanjangan Pembahasan RUU PDP dan RUU ASN

DPR Setuju Perpanjangan Pembahasan RUU PDP dan RUU ASN

Nasional
Anggota Komisi I Sebut RUU PDP Tinggal Sinkronisasi, Akan Diketok Agustus 2022

Anggota Komisi I Sebut RUU PDP Tinggal Sinkronisasi, Akan Diketok Agustus 2022

Nasional
Bursa Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo, dari Ganjar sampai Hasto Kristiyanto

Bursa Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo, dari Ganjar sampai Hasto Kristiyanto

Nasional
Kapolri Tegaskan Tidak Ragu Tindak Kejahatan yang Rugikan Masyarakat dan Pecah Belah Bangsa

Kapolri Tegaskan Tidak Ragu Tindak Kejahatan yang Rugikan Masyarakat dan Pecah Belah Bangsa

Nasional
Petinggi ACT Pernah Dilaporkan ke Bareskrim soal Dugaan Penipuan Akta Autentik

Petinggi ACT Pernah Dilaporkan ke Bareskrim soal Dugaan Penipuan Akta Autentik

Nasional
Revisi UU Pemilu Harus Segera jika IKN dan 3 Provinsi Baru Papua Ikut Pemilu 2024

Revisi UU Pemilu Harus Segera jika IKN dan 3 Provinsi Baru Papua Ikut Pemilu 2024

Nasional
Bagikan Bansos di Semarang, Jokowi: Jangan Dibelikan 'Handphone', Minyak Goreng Boleh

Bagikan Bansos di Semarang, Jokowi: Jangan Dibelikan "Handphone", Minyak Goreng Boleh

Nasional
Jokowi Potong Tumpeng 'Raksasa' Saat Upacara Hari Bhayangkara

Jokowi Potong Tumpeng "Raksasa" Saat Upacara Hari Bhayangkara

Nasional
Jokowi Minta Polri Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pemilu Serentak 2024

Jokowi Minta Polri Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pemilu Serentak 2024

Nasional
Pemerintah Minta MK Tolak Uji Materi UU Perkawinan Soal Pernikahan Beda Agama

Pemerintah Minta MK Tolak Uji Materi UU Perkawinan Soal Pernikahan Beda Agama

Nasional
Panglima TNI Sudah Kirim Surat Usulan Pemberhentian Achmad Marzuki ke Presiden

Panglima TNI Sudah Kirim Surat Usulan Pemberhentian Achmad Marzuki ke Presiden

Nasional
Penunjukan Menpan-RB Ad Interim untuk Jaga Fungsi Pemerintahan

Penunjukan Menpan-RB Ad Interim untuk Jaga Fungsi Pemerintahan

Nasional
KSAD Benarkan Calon Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki Sudah Pensiun Dini dari TNI

KSAD Benarkan Calon Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki Sudah Pensiun Dini dari TNI

Nasional
Nasdem Usul Utusan Golongan Diakomodasi dalam PPHN, Ini Alasannya

Nasdem Usul Utusan Golongan Diakomodasi dalam PPHN, Ini Alasannya

Nasional
Kemenag Tetapkan Kriteria Hewan Kurban di Masa Wabah PMK, Simak Rinciannya

Kemenag Tetapkan Kriteria Hewan Kurban di Masa Wabah PMK, Simak Rinciannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.