Kompas.com - 31/12/2016, 06:12 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Elnino Husein Mohi mempertanyakan langkah pemerintah mengevaluasi konten-konten di dunia maya.

Ia berharap, langkah ini dilakukan bukan karena Presiden Joko Widodo tidak suka dikritik secara tajam oleh para netizen atau pengguna internet.

Sebab, Elnino mengingatkan bahwa kritik pedas lewat media digital juga sudah mulai terjadi sejak era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Kritik pedas juga pernah diberikan ke tokoh-tokoh lain seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang merupakan pesaing Jokowi pada Pemilihan Presiden 2014 lalu.

"Dulu Presiden SBY dan tokoh publik seperti Prabowo juga di-bully, difitnah, dicaci maki, tapi mereka bergeming," kata Elnino dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/12/2016).

Baca juga: Media Sosial Kini Bagai Pedang Bermata Dua bagi Jokowi

"Masa Presiden yang sekarang di-bully begitu saja sudah mau bikin aturan untuk melindungi dirinya sendiri dari bully-an dan kritik tajam," tambah politisi Partai Gerindra ini.

Namun, Elnino setuju apabila evaluasi yang dilakukan pemerintah ini hanya dikhususkan untuk mengatasi banyaknya informasi hoax yang beredar di jagat maya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menilai, sejak dulu memang perlu ada kebijakan untuk membuat internet di Indonesia menjadi lebih baik.

"Mudah-mudahan niatan pemerintah untuk mengubah peraturan tentang dunia maya itu benar-benar didasari oleh niatan yang benar," ucap Elnino.

Presiden Jokowi sebelumnya memimpin rapat terbatas mengenai antisipasi perkembangan media sosial di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/12/2016).

Presiden meminta ada penegakan hukum yang keras dan tegas terhadap pemilik akun media sosial yang kerap menyebarkan ujaran kebencian, provokasi dan fitnah.

Baca juga: Jokowi Minta Setiap Kementerian Sigap Tangkal Isu "Hoax"

Presiden juga meminta ada evaluasi terhadap media online yang sengaja memproduksi berita bohong tanpa sumber yang jelas.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA: Kesulitan Ekonomi Jadi Modus Utama Iming-iming kepada Korban TPPO

Menteri PPPA: Kesulitan Ekonomi Jadi Modus Utama Iming-iming kepada Korban TPPO

Nasional
ICW Duga Pimpinan KPK Tak Mau Tangkap Harun Masiku

ICW Duga Pimpinan KPK Tak Mau Tangkap Harun Masiku

Nasional
Mensos Risma Tekankan Pentingnya Gotong Royong dalam Penanganan Pandemi

Mensos Risma Tekankan Pentingnya Gotong Royong dalam Penanganan Pandemi

Nasional
Pinangki Tak Kunjung Dieksekusi, Anggota Komisi III Minta Kejagung Peka Tangani Kasus yang Disorot Publik

Pinangki Tak Kunjung Dieksekusi, Anggota Komisi III Minta Kejagung Peka Tangani Kasus yang Disorot Publik

Nasional
Kemenag Realokasikan Rp 1,981 Triliun untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Kemenag Realokasikan Rp 1,981 Triliun untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Covid-19 Diklaim Turun, Menkes: Presiden Ajak Kita Bersyukur tapi Tetap Waspada

Covid-19 Diklaim Turun, Menkes: Presiden Ajak Kita Bersyukur tapi Tetap Waspada

Nasional
Kemenag: Mobilitas Kiai Tinggi, Riskan Terkena Covid-19

Kemenag: Mobilitas Kiai Tinggi, Riskan Terkena Covid-19

Nasional
Sebaran Kasus Varian Alpha, Delta, dan Beta per 30 Juli, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Kasus Varian Alpha, Delta, dan Beta per 30 Juli, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Sengaja Rintangi Pencarian Harun Masiku

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Sengaja Rintangi Pencarian Harun Masiku

Nasional
Soal Nasib PPKM, Menkes: Sudah Dibahas, Keputusan Disampaikan Presiden atau Menko

Soal Nasib PPKM, Menkes: Sudah Dibahas, Keputusan Disampaikan Presiden atau Menko

Nasional
Penundaan Eksekusi Dinilai Tak Wajar, Pinangki Diistimewakan Kejaksaan?

Penundaan Eksekusi Dinilai Tak Wajar, Pinangki Diistimewakan Kejaksaan?

Nasional
Besok, Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Besok, Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Nasional
Menkes: Tolong, Vaksin Booster Dosis Ketiga Hanya untuk Tenaga Kesehatan

Menkes: Tolong, Vaksin Booster Dosis Ketiga Hanya untuk Tenaga Kesehatan

Nasional
Wapres: Sudah Ada 605 Kiai dan Ulama Meninggal akibat Covid-19

Wapres: Sudah Ada 605 Kiai dan Ulama Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Menag Ajak Pejabat Pemerintahan hingga Tokoh Masyarakat Aktif Sosialisasikan Penerapan Protokol Kesehatan

Menag Ajak Pejabat Pemerintahan hingga Tokoh Masyarakat Aktif Sosialisasikan Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X