PBNU Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Bebas Visa

Kompas.com - 30/12/2016, 21:19 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj (tengah) bersama jajaran PBNU saat merilis refleksi akhir tahun di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (30/12/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj (tengah) bersama jajaran PBNU saat merilis refleksi akhir tahun di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (30/12/2016)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menilai keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal asal China mengancam masyarakat Indonesia.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan, masih banyak masyarakat Indonesia yang tak memiliki pekerjaan atau menganggur.

"Kecuali kalau ada proyek yang membutuhkan keahlian tertentu enggak ada yang bisa kecuali orang mereka, ya itu lain," ujar Said Aqil, di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (30/12/2016).

"Kalau kerja kasar kan tetangga saya juga bisa semuanya," lanjut dia.

PBNU juga meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan bebas visa yang diterapkan agar "serbuan" TKA ilegal tak benar-benar terjadi.

"Nah kebijakan bebas visa juga asal muasalnya penyebab pertama. Oleh karena itu harus ditinjau ulang kebebasan kebijakan visa itu," kata Said Aqil.

Ia mengaku telah menyampaikan kepada pemerintah agar mengontrol dan mengawasi lebih ketat terkait masuknya TKA ilegal tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, pemerintah telah merespons, terutama Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang sudah melakukan sidak ke banyak titik untuk melakukan pengecekan atas hal tersebut.

"Saya lihat, Alhamdulillah Menteri Tenaga Kerja sudah melakukan sidak kemana-mana walaupun masih sebagian kecil. Berarti itu ada," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah telah mengklarifikasi terkait isu "serbuan" TKA ilegal China.

Presiden Joko Widodo menilai angka tersebut terlampau besar.

Ia menyampaikan, tenaga kerja China yang ada di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21.000.

"Kalau enggak punya data jangan menyampaikan dong, namanya itu kan membohongi masyarakat dan bisa meresahkan masyarakat," ujar Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mulai 25 Juni, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong

Mulai 25 Juni, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong

Nasional
Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Penularan Covid-19

Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Penularan Covid-19

Nasional
Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan

Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan

Nasional
Kuasa Hukum Rizieq Shihab Berharap Hakim Memvonis dengan Adil

Kuasa Hukum Rizieq Shihab Berharap Hakim Memvonis dengan Adil

Nasional
Pertimbangan Jokowi Pilih PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Pertimbangan Jokowi Pilih PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Polri Pastikan SKB UU ITE Bakal Jadi Pedoman dalam Penanganan Perkara

Polri Pastikan SKB UU ITE Bakal Jadi Pedoman dalam Penanganan Perkara

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Varian Baru Tersebar di 14 Provinsi

Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Varian Baru Tersebar di 14 Provinsi

Nasional
Perjalanan Kasus Tes Usap RS Ummi yang Libatkan Rizieq Shihab hingga Vonis Menjelang

Perjalanan Kasus Tes Usap RS Ummi yang Libatkan Rizieq Shihab hingga Vonis Menjelang

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 dan Wanti-wanti Jokowi soal Disiplin Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19 dan Wanti-wanti Jokowi soal Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

Nasional
Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran karena Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia, Negara Dapat Mobil

Heran karena Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia, Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X