PBNU Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Bebas Visa

Kompas.com - 30/12/2016, 21:19 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj (tengah) bersama jajaran PBNU saat merilis refleksi akhir tahun di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (30/12/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj (tengah) bersama jajaran PBNU saat merilis refleksi akhir tahun di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (30/12/2016)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menilai keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal asal China mengancam masyarakat Indonesia.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan, masih banyak masyarakat Indonesia yang tak memiliki pekerjaan atau menganggur.

"Kecuali kalau ada proyek yang membutuhkan keahlian tertentu enggak ada yang bisa kecuali orang mereka, ya itu lain," ujar Said Aqil, di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (30/12/2016).

"Kalau kerja kasar kan tetangga saya juga bisa semuanya," lanjut dia.

PBNU juga meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan bebas visa yang diterapkan agar "serbuan" TKA ilegal tak benar-benar terjadi.

"Nah kebijakan bebas visa juga asal muasalnya penyebab pertama. Oleh karena itu harus ditinjau ulang kebebasan kebijakan visa itu," kata Said Aqil.

Ia mengaku telah menyampaikan kepada pemerintah agar mengontrol dan mengawasi lebih ketat terkait masuknya TKA ilegal tersebut.

Menurut dia, pemerintah telah merespons, terutama Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang sudah melakukan sidak ke banyak titik untuk melakukan pengecekan atas hal tersebut.

"Saya lihat, Alhamdulillah Menteri Tenaga Kerja sudah melakukan sidak kemana-mana walaupun masih sebagian kecil. Berarti itu ada," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah telah mengklarifikasi terkait isu "serbuan" TKA ilegal China.

Presiden Joko Widodo menilai angka tersebut terlampau besar.

Ia menyampaikan, tenaga kerja China yang ada di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21.000.

"Kalau enggak punya data jangan menyampaikan dong, namanya itu kan membohongi masyarakat dan bisa meresahkan masyarakat," ujar Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Nasional
Rumah Sakit Penuh, Pemerintah dan Satgas Covid-19 Didesak Cari Solusi

Rumah Sakit Penuh, Pemerintah dan Satgas Covid-19 Didesak Cari Solusi

Nasional
Ramai Hoaks Soal Vaksin, Pemerintah Minta Masyarakat Cari Sumber Resmi

Ramai Hoaks Soal Vaksin, Pemerintah Minta Masyarakat Cari Sumber Resmi

Nasional
Kerugian Akibat Banjir Kalimantan Selatan Diperkirakan Rp 1,349 Triliun

Kerugian Akibat Banjir Kalimantan Selatan Diperkirakan Rp 1,349 Triliun

Nasional
Polri Terima Informasi Komjen Listyo Sigit Dilantik Jadi Kapolri Hari Rabu

Polri Terima Informasi Komjen Listyo Sigit Dilantik Jadi Kapolri Hari Rabu

Nasional
Jokowi: Anggaran Rp 372,3 Triliun Disiapkan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Jokowi: Anggaran Rp 372,3 Triliun Disiapkan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Nasional
YLBHI: Penanganan Pandemi Buruk, tetapi Masyarakat yang Kerap Disalahkan

YLBHI: Penanganan Pandemi Buruk, tetapi Masyarakat yang Kerap Disalahkan

Nasional
Jokowi: Meski Vaksinasi Sudah Dimulai, Protokol Kesehatan Jangan Ditinggalkan

Jokowi: Meski Vaksinasi Sudah Dimulai, Protokol Kesehatan Jangan Ditinggalkan

Nasional
Kelola Wakaf Uang, Wapres Minta Para Penerima dan Pengelola Miliki Standarisasi

Kelola Wakaf Uang, Wapres Minta Para Penerima dan Pengelola Miliki Standarisasi

Nasional
PPATK Ungkap FPI Lakukan Transaksi Lintas Negara, Pengacara: Itu Dana Umat

PPATK Ungkap FPI Lakukan Transaksi Lintas Negara, Pengacara: Itu Dana Umat

Nasional
Jokowi: Kita Bersyukur RI Bisa Kendalikan Krisis Pandemi dan Ekonomi

Jokowi: Kita Bersyukur RI Bisa Kendalikan Krisis Pandemi dan Ekonomi

Nasional
Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Laksana Karantina Bagi WNI dari Luar Negeri

Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Laksana Karantina Bagi WNI dari Luar Negeri

Nasional
PPATK Sebut Ada Transaksi Lintas Negara pada Rekening FPI

PPATK Sebut Ada Transaksi Lintas Negara pada Rekening FPI

Nasional
Kominfo: RUU Perlindungan Data Pribadi Beri Publik Rasa Aman di Ruang Digital

Kominfo: RUU Perlindungan Data Pribadi Beri Publik Rasa Aman di Ruang Digital

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X