Puspom TNI Dalami Keterlibatan Oknum Lain dalam Kasus Suap Bakamla

Kompas.com - 30/12/2016, 19:55 WIB
Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI,  Dodik Wijanarko, bersama Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Wuryanto, dalam konfrensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (30/12/2016). Fachri FachrudinKomandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, Dodik Wijanarko, bersama Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Wuryanto, dalam konfrensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (30/12/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terus mendalami dugaan suap proyek pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Setelah menetapkan Direktur Data dan Informasi Bakamla RI, Laksamana Pertama Bambang Udoyo (BU) sebagai tersangka, sejumlah saksi juga akan diperiksa untuk menemukan ada atau tidaknya oknum TNI lainnya yang turut terlibat.

"Bahwa mengarah ke situ, sementara kami selalu mendalami," ujar Komandan Puspom TNI, Dodik Wijanarko, dalam konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (30/12/16).

Dodik mengatakan, sementara ini belum ada oknum lain yang turut terlibat dalam kasus ini.

Puspom TNI juga terus berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengusutan kasus ini.

"Saya katakan belum (ada oknum lain), tapi upaya penyelidikan akan dilakukan sedalam-dalamnya. Kami koordinasi terus dengan KPK, ngobrol untuk penuntasan itu semua," kata dia.

Dodik mengatakan, Puspom TNI akan berhati-hati dalam menetapkan status tersangka terhadap seseorang.

Sebab, diperlukan bukti-bukti yang cukup.

"Saya tidak gegabah. Tidak ceroboh, saya harus menemukan alat bukti," kata dia.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla, Eko Susilo Hadi, pada Rabu (14/12/2016) lalu.

Sebanyak empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah Eko Susilo Hadi sebagai pihak yang diduga menerima suap, Direktur PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Fahmi Darmawansyah serta dua pegawai PT MTI yakni Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus sebagai pihak pemberi suap.

Tujuannya, agar PT MTI menjadi pemenang tender proyek yang melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) tersebut.

Adapun nilai anggaran dalam seluruh proyek tersebut berjumlah Rp 400 miliar.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar Ingatkan Masker N95 Hanya untuk Petugas Kesehatan

Pakar Ingatkan Masker N95 Hanya untuk Petugas Kesehatan

Nasional
Komisi III dan Menkumham Rapat Virtual Bahas Penanganan Covid-19 di Lapas

Komisi III dan Menkumham Rapat Virtual Bahas Penanganan Covid-19 di Lapas

Nasional
Pengamat: Jika Karena Covid-19 DPR Berhenti Bahas RUU, Justru Salah...

Pengamat: Jika Karena Covid-19 DPR Berhenti Bahas RUU, Justru Salah...

Nasional
Sempat Kesulitan Dapat RS Rujukan, 2 PDP Corona di Bantul Meninggal

Sempat Kesulitan Dapat RS Rujukan, 2 PDP Corona di Bantul Meninggal

Nasional
Pakar: Masker Bedah 3 Kali Lebih Efektif Cegah Penularan Virus

Pakar: Masker Bedah 3 Kali Lebih Efektif Cegah Penularan Virus

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar, Siapa Penanggung Kebutuhan Dasar Warga?

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Siapa Penanggung Kebutuhan Dasar Warga?

Nasional
Peringati Hari Penyiaran Nasional, Televisi dan Radio Diminta Ikut Lawan Covid-19

Peringati Hari Penyiaran Nasional, Televisi dan Radio Diminta Ikut Lawan Covid-19

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah

Pembatasan Sosial Berskala Besar Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah

Nasional
Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

Nasional
Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Nasional
Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Nasional
Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Nasional
Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X