Kompas.com - 30/12/2016, 18:01 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku prihatin saat menerima informasi penangkapan Bupati Klaten, Sri Hartini, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (30/12/2016).

Pada tahun ini, kata Tjahjo, banyak pejabat pusat dan daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi setelah terjerat operasi tangkap tangan KPK.

“Setiap mendengar berita OTT dan dapat surat pemberitahuan dari KPK/kejaksaan/kepolisian, saya merasa sedih, prihatin dan ikut merasa bersalah. Apapun kepala daerah dan jajaran Kemendagri dari pusat sampai daerah adalah keluarga besar saya termasuk DPRD,” kata Tjahjo, melalui pesan singkat, Jumat.

(Baca: Ketua KPK Benarkan yang Ditangkap adalah Bupati Klaten)

Tjahjo mengatakan, ia tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap setiap pejabat yang terjaring OTT KPK.

Meski demikian, ia yakin bahwa setiap OTT yang dilakukan KPK telah melalui proses pemantauan dan penyadapan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.

Dalam sejumlah kesempatan, Tjahjo mengaku kerap mengingatkan para pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk lebih berhati-hati serta memahami area yang rawan korupsi.

Pasalnya, publik dan aparat penegak hukum memberikan atensi besar.

Beberapa sektor rawan korupsi itu meliputi perencanaan anggaran, retribusi dan pajak barang/jasa, dana hibah atau bansos, serta pungutan-pungutan terkait penempatan jabatan.

“Komitmen pejabat pusat dan daerah saya yakin sudah ada. Hanya yang tidak cermat dan masih nekat berbuat di luar ketentuan koridor peraturan/hukum pasti kena OTT,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan kabar penangkapan Bupati Klaten, Sri Hartini, Jumat pagi.

Tidak dijelaskan terkait kasus apa, serta barang bukti apa saja yang diamankan KPK dalam operasi tersebut.

Agus juga tidak menerangkan siapa saja yang terjaring dalam operasi yang digelar Jumat pagi ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkap ada sejumlah orang yang terjaring dalam operasi tersebut. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
Tanggal 9 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Soal Sosok Capres, Zulhas: Ganjar Pasti Pancasilais, Anies Pasti Pancasilais

Soal Sosok Capres, Zulhas: Ganjar Pasti Pancasilais, Anies Pasti Pancasilais

Nasional
Sambil Menangis, Putri Candawathi Minta Maaf pada Anggota Polri yang Jadi Saksi Kasus Brigadir J

Sambil Menangis, Putri Candawathi Minta Maaf pada Anggota Polri yang Jadi Saksi Kasus Brigadir J

Nasional
Resmi Masuk PAN, Uya Kuya: Partai Modern, Tak Banyak Kontroversi

Resmi Masuk PAN, Uya Kuya: Partai Modern, Tak Banyak Kontroversi

Nasional
Momen Purnawirawan hingga Artis Uya Kuya Dipakaikan Jaket PAN oleh Zulhas

Momen Purnawirawan hingga Artis Uya Kuya Dipakaikan Jaket PAN oleh Zulhas

Nasional
RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

Nasional
Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Nasional
Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

Nasional
Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Nasional
Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Nasional
Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Nasional
PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

Nasional
Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.