Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/12/2016, 18:01 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku prihatin saat menerima informasi penangkapan Bupati Klaten, Sri Hartini, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (30/12/2016).

Pada tahun ini, kata Tjahjo, banyak pejabat pusat dan daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi setelah terjerat operasi tangkap tangan KPK.

“Setiap mendengar berita OTT dan dapat surat pemberitahuan dari KPK/kejaksaan/kepolisian, saya merasa sedih, prihatin dan ikut merasa bersalah. Apapun kepala daerah dan jajaran Kemendagri dari pusat sampai daerah adalah keluarga besar saya termasuk DPRD,” kata Tjahjo, melalui pesan singkat, Jumat.

(Baca: Ketua KPK Benarkan yang Ditangkap adalah Bupati Klaten)

Tjahjo mengatakan, ia tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap setiap pejabat yang terjaring OTT KPK.

Meski demikian, ia yakin bahwa setiap OTT yang dilakukan KPK telah melalui proses pemantauan dan penyadapan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.

Dalam sejumlah kesempatan, Tjahjo mengaku kerap mengingatkan para pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk lebih berhati-hati serta memahami area yang rawan korupsi.

Pasalnya, publik dan aparat penegak hukum memberikan atensi besar.

Beberapa sektor rawan korupsi itu meliputi perencanaan anggaran, retribusi dan pajak barang/jasa, dana hibah atau bansos, serta pungutan-pungutan terkait penempatan jabatan.

“Komitmen pejabat pusat dan daerah saya yakin sudah ada. Hanya yang tidak cermat dan masih nekat berbuat di luar ketentuan koridor peraturan/hukum pasti kena OTT,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan kabar penangkapan Bupati Klaten, Sri Hartini, Jumat pagi.

Tidak dijelaskan terkait kasus apa, serta barang bukti apa saja yang diamankan KPK dalam operasi tersebut.

Agus juga tidak menerangkan siapa saja yang terjaring dalam operasi yang digelar Jumat pagi ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkap ada sejumlah orang yang terjaring dalam operasi tersebut. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Sebut Kubu Putri Candrawathi Ingin Ada Motif Pemerkosaan, tapi Tak Punya Bukti

Jaksa Sebut Kubu Putri Candrawathi Ingin Ada Motif Pemerkosaan, tapi Tak Punya Bukti

Nasional
Mahfud Minta Kasus Indosurya Dibuka Baru, Kabareskrim Akan Buka Penyidikan Parsial

Mahfud Minta Kasus Indosurya Dibuka Baru, Kabareskrim Akan Buka Penyidikan Parsial

Nasional
Saat Jokowi Bicara soal Rencana Kaesang Terjun ke Politik, Kaget hingga Tak Ingin Ikut Campur

Saat Jokowi Bicara soal Rencana Kaesang Terjun ke Politik, Kaget hingga Tak Ingin Ikut Campur

Nasional
Akselerasi Vaksinasi Booster Kedua, Kemenkes Sediakan 9,3 Juta Dosis

Akselerasi Vaksinasi Booster Kedua, Kemenkes Sediakan 9,3 Juta Dosis

Nasional
Menteri PPPA: Pemerkosa Anak TK di Mojokerto Harus Diproses, tapi...

Menteri PPPA: Pemerkosa Anak TK di Mojokerto Harus Diproses, tapi...

Nasional
ICW Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Kades Bisa Buat Oligarki di Desa Subur

ICW Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Kades Bisa Buat Oligarki di Desa Subur

Nasional
Jelang Replik Bharada E, LPSK Berharap Status 'Justice Collaborator' Dipertimbangkan

Jelang Replik Bharada E, LPSK Berharap Status "Justice Collaborator" Dipertimbangkan

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Ingin Pendaftaran Caleg Dilakukan Terbuka

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Pendaftaran Caleg Dilakukan Terbuka

Nasional
Bertemu Jokowi, Surya Paloh Dinilai Ingin Cairkan Ketegangan Politik Usai Capreskan Anies

Bertemu Jokowi, Surya Paloh Dinilai Ingin Cairkan Ketegangan Politik Usai Capreskan Anies

Nasional
Saat Mantan (Pejabat) Susah 'Move On'

Saat Mantan (Pejabat) Susah "Move On"

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Tak Tertarik Jadi Caleg

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Tak Tertarik Jadi Caleg

Nasional
Hari Ini, Jaksa Tanggapi Nota Pembelaan Putri Candrawathi dan Richard Eliezer

Hari Ini, Jaksa Tanggapi Nota Pembelaan Putri Candrawathi dan Richard Eliezer

Nasional
Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme

Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme

Nasional
Jaksa Senior: Tuntutan untuk Ferdy Sambo dkk Melempem, Kurang Cerminkan Rasa Adil

Jaksa Senior: Tuntutan untuk Ferdy Sambo dkk Melempem, Kurang Cerminkan Rasa Adil

Nasional
Tanpa atau dengan Restu Jokowi, Nasdem Diprediksi Tetap Usung Anies pada Pilpres 2024

Tanpa atau dengan Restu Jokowi, Nasdem Diprediksi Tetap Usung Anies pada Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.