Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Kecewa Hak Politik Sanusi Tak Dicabut

Kompas.com - 30/12/2016, 13:18 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA. KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, putusan majelis hakim pada kasus dugaan suap terkait raperda reklamasi dengan terdakwa Mohammad Sanusi belum mencerminkan keseriusan lembaga peradilan untuk mencegah tindak korupsi.

ICW menyoroti tak dipenuhinya tuntutan jaksa untuk menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah Sanusi menjalani masa hukumannya.

Namun dalam putusannya, hakim menolak tuntutan tersebut.

"Tidak dicabutnya hak politik (Sanusi), ini jadi kekecewaan," ujar peneliti ICW Emerson Yuntho saat dihubungi, Jumat (30/12/2016).

Menurut Emerson, pencabutan hak politik bagi pejabat publik yang terlibat kasus korupsi penting diterapkan.

Dengan tidak dicabut hak politik, pejabat tersebut dikhawatirkan mengulangi perbuatannya ketika ia kembali menduduki jabatan publik.

"Harusnya mereka yang berlatar belakang pejabat publik atau partai politik, untuk membuat efek jera maka harus di cabut hak politiknya. Karena kalau enggak hukuman yang sedemikian ringan itu, dia (terdakwa) sangat mungkin mengulang kejahatan yang terjadi," kata dia.

Selain itu, pencabutan hak politik bagi pejabat publik juga menjadi contoh dan peringatan bagi pejabat lainnya untuk tidak korupsi.

Kompas TV Terdakwa Kasus Suap Reklamasi, Sanusi, Divonis 7 Tahun Penjara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com