Presiden Minta Media "Online" Dievaluasi, Ini Catatan PKS untuk Pemerintah

Kompas.com - 30/12/2016, 12:25 WIB
Ilustrasi Internet istIlustrasi Internet
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi mengatakan, masih adanya media online yang memuat konten kebohongan dan fitnah, karena pemerintah belum mampu memberikan informasi secara terbuka kepada publik.

“Ketidakpuasan akan informasi yang diberikan pemerintah, akhirnya membuat media yang dibuat oleh masyarakat sendiri, menjadi alternatif,” kata Dedi, melalui pesan singkat menanggapi rencana pemerintah mengevaluasi media online, Jumat (30/12/2016).

Ia mengatakan, media massa memang perlu dikelola secara professional agar konten berita yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai kaidah kode etik jurnalistik.

Akan tetapi, munculnya fenomena berita bohong di media online, menurut dia, juga tidak terlepas dari peran pemerintah. 

Ia mencontohkan, polemik tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia.

(Baca: Jokowi Minta Media "Online" yang Sebarkan Kebohongan Dievaluasi)

Isu ini banyak diberitakan media. Presiden Joko Widodo membantah bahwa tenaga kerja asing membanjiri Indonesia.

Namun, dalam sejumlah pemberitaan terungkap banyak tenaga kerja asing illegal.

“Di tengah masih banyaknya angkatan kerja yang menganggur, ditemukan spot-spot pekerja asing tanpa legalitas dan lain-lain. Tapi pemerintah malah defensif mengatakan tidak ada hal seperti itu. Jadi lah publik mencari alternatif media,” kata dia.

Terkait akun media sosial yang menyebar ujaran kebencian, menurut Dedi, hal itu bukan fenomena baru.

Sejak pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012 lalu, kasus itu telah muncul.

“Sejak 2012 Pilgub DKI dimana ada fenomena panasbung atau pasukan nasi bungkus dan Jasmev yang diduga banyak melakukan hate speech terhadap pasangan calon lainnya. Namun saat itu tidak tersentuh hukum,” ujar dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Nasional
Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Nasional
Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 September: Tambah 78, Total 10.386 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

UPDATE 27 September: Tambah 78, Total 10.386 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

Nasional
Kontras Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Kontras Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
UPDATE 27 September: 3.874 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 275.213

UPDATE 27 September: 3.874 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 275.213

Nasional
Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, IKOHI: Menambah Luka Keluarga Korban

Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, IKOHI: Menambah Luka Keluarga Korban

Nasional
Menko PMK Minta IDI Lindungi Para Dokter yang Tangani Covid-19

Menko PMK Minta IDI Lindungi Para Dokter yang Tangani Covid-19

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Ubah Strategi Pembangunan Kesehatan

Menko PMK: Pemerintah Ubah Strategi Pembangunan Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X