Perludem: Bawaslu Punya PR Perbaiki Penanganan Pelanggaran Pemilu

Kompas.com - 30/12/2016, 07:11 WIB
Warga mencelupkan jari dalam tinta usai mencontreng dalam Pilpres 2009 di TPS 5 Desa Gue Gajah, kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Rabu (8/7/2009). SERAMBI/M ANSHARWarga mencelupkan jari dalam tinta usai mencontreng dalam Pilpres 2009 di TPS 5 Desa Gue Gajah, kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Rabu (8/7/2009).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki pekerjaan rumah yang belum tuntas.

"Bawaslu punya pekerjaan rumah untuk memperbaiki penanganan pelanggaran pemilu. Pesan itu sudah disampaikan sejak pemilu 2014," kata Fadli dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (29/12/2016).

Fadli menuturkan, hal itu terlihat dari pengamatan terhadap mekanisme penanganan pelanggaran pemilu bersama empat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada pada pemilu 2014.

Saat itu, Perludem dan empat LBH di Aceh, Jakarta, Surabaya, dan Makasar menggagas paralegal pemilu.

Menurut Fadli, terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperbaiki oleh Bawaslu. Bawaslu, lanjut dia, perlu menyederhanakan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran pemilu.

"Ketersediaan beberapa kanal pelaporan yang memungkinkan masyarakat, pemantau pemilu dan peserta pemilu belum bisa dimaksimalkan," ucap Fadli.

Selain itu, Fadli menyebutkan bahwa Bawaslu perlu membuat keterbukaan informasi terkait data pelanggaran. Data itu, kata Fadli, sulit untuk diakses dan diketahui masyarakat.

Tak hanya itu, Fadli menilai bahwa saat masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, perkembangan laporan masih belum maksimal dilakukan oleh Bawaslu.

"Untuk persiapan Pilkada 2017, persoalan itu masih belum mampu dituntaskan. Termasuk di RUU Pemilu, sama sekali belum melahirkan ide perbaikan penanganan pelanggaran pemilu," ujar Fadli.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Realisasi Zakat di Indonesia Harus Lebih Ditingkatkan

Wapres: Realisasi Zakat di Indonesia Harus Lebih Ditingkatkan

Nasional
6.664 Perusahaan Daftar Vaksinasi Mandiri, Butuh 7,5 Juta Dosis Vaksin

6.664 Perusahaan Daftar Vaksinasi Mandiri, Butuh 7,5 Juta Dosis Vaksin

Nasional
39 Tahanan KPK Telah Divaksin, Termasuk Edhy Prabowo dan Juliari Batubara

39 Tahanan KPK Telah Divaksin, Termasuk Edhy Prabowo dan Juliari Batubara

Nasional
Tolak Isi PP Turunan UU Cipta Kerja, KSPI Minta Presiden Tunda Pemberlakuannya

Tolak Isi PP Turunan UU Cipta Kerja, KSPI Minta Presiden Tunda Pemberlakuannya

Nasional
Propam Polri Akan Cek Ulang Prosedur Anggota Memegang Senjata Api

Propam Polri Akan Cek Ulang Prosedur Anggota Memegang Senjata Api

Nasional
KSPI: Tenaga Kerja Asing Ancam Lapangan Kerja, Langgar UUD 1945

KSPI: Tenaga Kerja Asing Ancam Lapangan Kerja, Langgar UUD 1945

Nasional
Ada Kecemasan UU ITE Direvisi Lebih Beringas dan Tak Demokratis

Ada Kecemasan UU ITE Direvisi Lebih Beringas dan Tak Demokratis

Nasional
KSPI Sayangkan Sikap Pemerintah Terbitkan PP Saat UU Cipta Kerja Masih Diuji di MK

KSPI Sayangkan Sikap Pemerintah Terbitkan PP Saat UU Cipta Kerja Masih Diuji di MK

Nasional
Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Diberhentikan Tak Hormat

Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Diberhentikan Tak Hormat

Nasional
Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Nasional
Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

Nasional
KPK Panggil 4 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan di Kota Cimahi, Salah Satunya Eks Kepala Satpol PP

KPK Panggil 4 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan di Kota Cimahi, Salah Satunya Eks Kepala Satpol PP

Nasional
34 Ketua DPD Partai Demokrat Seluruh Indonesia Sepakat Minta Kader Pengkhianat Dipecat

34 Ketua DPD Partai Demokrat Seluruh Indonesia Sepakat Minta Kader Pengkhianat Dipecat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X