Kompas.com - 29/12/2016, 22:35 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (21/8/2016) KOMPAS.com/Nabilla tashandraAnggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (21/8/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu menilai mafia peradilan masih menjadi sandungan utama dalam penegakan hukum pada 2016.

Menurut Masinton, hal itu terbukti dari banyaknya pegawai di institusi pengadilan yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Banyaknya pegawai di pengadilan yang tertangkap tangan oleh KPK menunjukan marwah pengadilan Indonesia yang tercoreng," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/12/2016).

(Baca: Pemerintah Siapkan Penataan Regulasi dalam Paket Reformasi Hukum Jilid II)

Karena itu, kata Masinton, institusi pengadilan harus mereformasi diri secara menyeluruh agar tak terjadi lagi perilaku koruptif.

Jika tidak, nantinya kepercayaan masyarakat kepada institusi pengadilan sebagai tempat pencari keadilan terus luntur.

"Saya rasa itu yang penting, pengadilan harus segera berbenah, menciptakan sistem yang transparan dan dapat meminimalkan terjadinya permainan antara hakim, jaksa, dengan pihak yang berperkara," lanjut dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca: Kumpulkan Pimpinan Lembaga Negara, Jokowi Bicara Reformasi Hukum)

Sepanjang 2016, sejumlah perangkat peradilan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kebanyakan karena dugaan suap untuk kepentingan perkara.  

Antara lain, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi yang ditangkap karena menerima suap dari pengacara dan kakak artis dangdut Saipul Jamil.

Lalu, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution yang divonis 5,5 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena terbukti menerima suap dari Lippo Group untuk kepentingan perkara. 

Kompas TV KPK Tangkap 3 Panitera dalam 3 Bulan

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Nasional
Lewat 'Indeks Kualitas Kebijakan', LAN Berupaya Tingkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah

Lewat "Indeks Kualitas Kebijakan", LAN Berupaya Tingkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah

Nasional
4 Kader Tersandung Kasus Korupsi, Waketum Golkar: Kami Sudah Wanti-wanti...

4 Kader Tersandung Kasus Korupsi, Waketum Golkar: Kami Sudah Wanti-wanti...

Nasional
Jokowi: Virus Corona Tak Mungkin Hilang Total, Ayo Vaksinasi dan Laksanakan Prokes

Jokowi: Virus Corona Tak Mungkin Hilang Total, Ayo Vaksinasi dan Laksanakan Prokes

Nasional
Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Nasional
Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

Nasional
Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

Nasional
Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

Nasional
Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

Nasional
Naiki Rantis Paspampres, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

Naiki Rantis Paspampres, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

Nasional
Mahfud Tegaskan Bakal Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

Mahfud Tegaskan Bakal Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

Nasional
KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

Nasional
Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

Nasional
Pemerintah Diminta Lakukan Segala Cara agar Sanksi dari WADA Cepat Dicabut

Pemerintah Diminta Lakukan Segala Cara agar Sanksi dari WADA Cepat Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.