Din Syamsuddin Ajak Intensifkan Dialog Antaragama

Kompas.com - 29/12/2016, 20:11 WIB
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin. Fabian Januarius KuwadoKetua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin.
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menegaskan tantangan kemajemukan di Indonesia kian berat dan kompleks.

Salah satu penyelesaian yang harus jadi fokus semua pihak, kata dia, adalah meningkatkan dan mengintensifkan dialog antarkelompok, terutama agama.

"Kita berkeyakinan dengan ketulusan berdialog untuk adanya jalan keluar kita akan bisa mencari solusi yang terbaik bagi bangsa ini. Karena kita sudah punya nilai dasar yang kita sepakati bersama. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 1945, dan NKRI," kata Din seusai diskusi bertajuk Tantangan Merawat Kebangsaan Indonesia di Museum Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2016).

Menurut Din, sangat beralasan jika masyarakat Indonesia khawatir terhadap ancaman radikalisme, fundamentalisme dan ekstremisme karena semua itu benar-benar nyata.

Namun, bangsa Indonesia yang besar idealnya dijadikan kekuatan untuk bersatu. "Harus ada kerja sama lintas agama, suku, sektoral, profesi," tuturnya.

Din mengatakan, dirinya sebagai bagian dari organisasi masyarakat keagamaan akan menjalankan tugas sesuai porsi. Semisal, dengan meningkatkan dialog antar agama.

"Sebelumnya sudah kami lakukan. Mungkin akan saya prakarsai lagi dialog nasional Islam-Kristen. Saya percaya, the power of dialog menjadi salah satu cara menyelesaikan masalah ini," tutur Ketua Umum PP Muhammadiyah dua periode itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X