Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yasonna Menduga Ada Pihak Memprovokasi Publik lewat Isu TKA Ilegal

Kompas.com - 29/12/2016, 18:28 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menduga ada pihak yang mencoba memprovokasi masyarakat melalui isu "serbuan" tenaga kerja ilegal (TKA) asal China.

Masyarakat sempat diresahkan saat muncul isu 10 juta TKA ilegal asal negeri tirai bambu itu datang ke Indonesia.

"Kami sudah bentuk Crisis Center soal ini. Kami lihat ada maksud lain, ada maksud provokasi," kata Yasonna di Kompleks Kemenkumham, Jakarta, Kamis (29/12/2016).

Yasonna menuturkan, pemerintah telah mengklarifikasi tersebut dan membantah jumlah tenaga kerja asal China di Indonesia mencapai 10 juta.

Menurut dia, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara telah menemukan penyebar isu TKA ilegal.

Yasonna menyebutkan, dirinya tidak merasa adanya "serbuan" TKA ilegal. Ia menilai, jika hal itu benar terjadi, pasti akan dirasakan masyarakat.

"Kalian rasakan tidak? 10 juta orang. Kalau benar terjadi pasti di sentra-sentra, tidak ke daerah terpencil. Masa 10 juta tidak terasa sih. Orang yang tidak bisa bahasa Indonesia, ngomong thank you saja tidak bisa," ucap Yasonna.

Ia berharap, masyarakat tidak menyebar data tenaga kerja yang tidak memiliki validitas. Pemerintah, lanjut dia, telah berkomitmen untuk menindak penyebar isu yang meresahkan masyarakat.

Presiden Joko Widodo telah mengklarifikasi isu terkait serbuan tenaga kerja China ke Indonesia. Jokowi membantah bahwa tenaga kerja asal China yang masuk ke Indonesia jumlahnya mencapai puluhan juta.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tenaga kerja China di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21.000 orang.

Menurut Jokowi, jumlah itu sangat kecil dibandingkan jumlah tenaga kerja Indonesia di negara lain.

Di Malaysia, misalnya, TKI mencapai 2 juta orang. Adapun di Hongkong mencapai 153.000 orang.

(Baca: Penjelasan Jokowi soal Tenaga Kerja China di Indonesia)

"Hitungan kita 21.000 itu sangat kecil sekali. Jangan ditambahi nol terlalu banyak," ucap Jokowi.

Jokowi mengakui ada target dari pemerintah untuk mendatangkan turis dari China sebesar 10 juta orang. Namun, Jokowi menyayangkan ada pihak yang memelesetkan dari turis menjadi tenaga kerja.

Kompas TV Isu 10 Juta Tenaga Kerja Tiongkok Bohong!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com