Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY: Tahun Ini, 23 Hakim dan 3 Aparat Peradilan Bermasalah

Kompas.com - 29/12/2016, 17:28 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisioner Komisi Yudisial, Farid Wajdi mengatakan, tahun ini masih ada aparatur peradilan yang harus berurusan dengan penegak hukum.

Padahal, model sistem peradilan sudah diubah sejak era reformasi untuk meminimalkan perilaku menyimpang aparaturnya.   

“Dari bulan Januari sampai dengan September 2016, tercatat ada 28 aparat peradilan yang perkaranya terpublikasi media. Terdiri dari 23 hakim dan lima pejabat pengadilan,” kata Farid saat diskusi bertajuk Catatan Akhir Tahun 2016: Membela Kaum Mustadh’afin di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (29/12/2016).

Kondisi ini, kata dia, relatif tak berubah sejak era Orde Baru. Menurut Farid, kasus yang hampir serupa juga terjadi di era sebelum reformasi bergulir.

(Baca: KY Sebut Turunnya Jumlah Sidang MKH Tak Jamin Baiknya Perilaku Hakim)

Ia menambahkan, pascareformasi Indonesia menerapkan sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung.

Namun, sistem yang telah diterapkan selama 17 tahun terakhir itu kurang mampu menekan angka kejahatan di lingkungan lembaga peradilan.

“Kalau masih ingat, ada pegawai non hakim di MA itu bisa atur putusan, bisa atur majelis, maka pada tahun 17 tahun lalu ada, tahun ini ada, tahun depan juga mungkin ada. Kecuali ada pengawasan maksimal,” ujarnya.

Lebih jauh, ia juga menyinggung soal peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan lembaga peradilan.

Pada 2004 lalu, ada kebijakan remunerasi yang diterapkan bagi hakim. Saat itu ada pandangan gaji hakim terlalu kecil.

Setelah itu, lanjut dia, ada peningkatan status hakim pada 2009 sebagai pejabat negara. Terakhir, pada 2012, kesejahteraan hakim kembali ditingkatkan sehingga berada di atas rata-rata aparatur sipil negara lainnya.

(Baca: Ketua MA: Pemecatan Hakim Menurun pada 2016)

“Namun fakta kinerja lembaga berdasarkan evaluasi yang dilakukan MA tahun 2008, keberhasilan program dan capaian yang diperoleh MA baru mencapai 30 persen. Kemudian, dari penilaian Organizational Diagnostic Assessment tahun 2009, kinerja lembaga peradilan tetap mendapat sorotan dari berabagai kalangan,” ujarnya.

“Sorotan itu meliputi informasi proses peradilan yang tertutup, biaya perkara yang tinggi, masih sulitnya akses masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta proses penyelesaian perkara yang dirasakan masih sangat lama,” lanjut dia.

Kompas TV Palu Godam Hakim Artidjo - Satu Meja eps 157 bagian 2

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Eks Ajudan Sebut Syahrul Yasin Limpo Panik Saat Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Eks Ajudan Sebut Syahrul Yasin Limpo Panik Saat Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Nasional
Tunjangan Khusus Menanti ASN Pindah ke IKN, Menpan RB: Pastinya Akan Menarik

Tunjangan Khusus Menanti ASN Pindah ke IKN, Menpan RB: Pastinya Akan Menarik

Nasional
Firli Bahuri Disebut Hapus Chat Usai Komunikasi dengan Syahrul Yasin Limpo

Firli Bahuri Disebut Hapus Chat Usai Komunikasi dengan Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Ajudan Ungkap SYL Hubungi Firli Bahuri Saat Rumahnya Digeledah KPK

Ajudan Ungkap SYL Hubungi Firli Bahuri Saat Rumahnya Digeledah KPK

Nasional
Banyak Pihak Ajukan 'Amicus Curiae' Sidang Sengketa Pilpres, Tanda Harapan untuk Para Hakim MK

Banyak Pihak Ajukan "Amicus Curiae" Sidang Sengketa Pilpres, Tanda Harapan untuk Para Hakim MK

Nasional
Polri Gagalkan Penyelundupan 19 Kg Sabu dari Malaysia

Polri Gagalkan Penyelundupan 19 Kg Sabu dari Malaysia

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple: Indonesia Pasar yang Sangat Penting

Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple: Indonesia Pasar yang Sangat Penting

Nasional
Asosiasi Pengacara Indonesia di AS Serahkan 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres ke MK

Asosiasi Pengacara Indonesia di AS Serahkan "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres ke MK

Nasional
Teken Perjanjian Investasi Terbaru, Pemerintah Wajibkan Apple Bangun Fasilitas Pendidikan Keempat di Bali

Teken Perjanjian Investasi Terbaru, Pemerintah Wajibkan Apple Bangun Fasilitas Pendidikan Keempat di Bali

Nasional
Puspom TNI: Pengemudi Fortuner Pakai Pelat Palsu TNI untuk Hindari Ganjil Genap

Puspom TNI: Pengemudi Fortuner Pakai Pelat Palsu TNI untuk Hindari Ganjil Genap

Nasional
Dikawal LPSK, Ajudan SYL Hadir di Ruang Sidang

Dikawal LPSK, Ajudan SYL Hadir di Ruang Sidang

Nasional
Korupsi Timah Rp 271 T dan Momentum Pembenahan Sektor SDA

Korupsi Timah Rp 271 T dan Momentum Pembenahan Sektor SDA

Nasional
Bos Apple Bertemu Jokowi, Pemerintah Dorong Bangun Pabrik di Indonesia

Bos Apple Bertemu Jokowi, Pemerintah Dorong Bangun Pabrik di Indonesia

Nasional
Usai Tim Cook, CEO Microsoft Satya Nadella Akan Kunjungi Indonesia Akhir April

Usai Tim Cook, CEO Microsoft Satya Nadella Akan Kunjungi Indonesia Akhir April

Nasional
Kenakan Rompi Tahanan, Dua Pelaku Pungli di Rutan KPK Minta Maaf

Kenakan Rompi Tahanan, Dua Pelaku Pungli di Rutan KPK Minta Maaf

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com