Kompas.com - 29/12/2016, 16:54 WIB
Penulis Tim Cek Fakta
|
EditorTim Cek Fakta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan pihaknya sudah menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo mengenai evaluasi media online abal-abal yang kerap menyebarkan fitnah dan kebencian.

Rudiantara menyebut saat ini sudah banyak media online abal-abal yang diblokir atau ditutup aksesnya dari masyarakat karena membuat berita bohong.

Untuk ke depannya, kata dia, Kemenkominfo sudah berkomunikasi dengan Dewan Pers untuk mengevaluasi puluhan ribu media online lainnya yang tidak mengikuti standar dan kaidah jurnalistik.

(Baca: Pantau Media Abal-abal, Kemenkominfo Bakal Gandeng Dewan Pers)

"Hari ini ada puluhan ribu yang menganggap dirinya media online. Tapi yang mengikuti kaidah UU Pers mungkin hanya, sudah pasti enggak sampai 500. Puluhan ribu ini mau diapain?" kata Rudiantara usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/12/2016).

Rudiantara mengatakan, nantinya Dewan Pers lah yang menentukan apakah sebuah media online memenuhi atau tidak memenuhi kaidah jurnalistik sesuai UU Pers.

Jika tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU Pers, media online itu juga akan turut diblokir.

"Minggu pertama atau kedua Januari sudah ada keputusan," ucap Rudiantara. Saat membuka rapat terbatas mengenai antisipasi perkembangan media sosial, Presiden Joko Widodo menyoroti banyaknya media online yang memuat konten-konten kebohongan dan fitnah.

(Baca: Dari 43.000 Media "Online", Hanya 234 yang Sesuai Syarat UU Pers)

Jokowi meminta agar keberadaan media online semacam ini untuk dievaluasi. "Kita harus evaluasi media online yang sengaja memproduksi berita bohong, tanpa sumber yang jelas, dengan judul provokatif, mengandung fitnah," kata Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta aparat kepolisian untuk melakukan penegakan hukum terhadap pemilik akun media sosial yang mengandung ujaran kebencian, fitnah dan provokatif. (Baca: Jokowi Minta Media Online yang Sebarkan Kebohongan Dievaluasi)

Kompas TV Eko Patrio Laporkan 7 Media Online Yang Mencatut Namanya

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyiksaan Warga Mappi oleh Aparat TNI: Dipukul Pakai Balok, Papan, dan Kabel hingga Tewas

Penyiksaan Warga Mappi oleh Aparat TNI: Dipukul Pakai Balok, Papan, dan Kabel hingga Tewas

Nasional
Undang IPW Ke DPR, MKD: Klarifikasi Sebagai Saksi Terkait 'Private Jet' Brigjen Hendra Kurniawan

Undang IPW Ke DPR, MKD: Klarifikasi Sebagai Saksi Terkait "Private Jet" Brigjen Hendra Kurniawan

Nasional
Pengacara Sebut Rumah Lukas Enembe Masih Dijaga Massa, Brimob Berdatangan ke Jayapura

Pengacara Sebut Rumah Lukas Enembe Masih Dijaga Massa, Brimob Berdatangan ke Jayapura

Nasional
Mengintip 3 Tempat Judi yang Disebut-sebut Jadi Langganan Lukas Enembe

Mengintip 3 Tempat Judi yang Disebut-sebut Jadi Langganan Lukas Enembe

Nasional
Rapat Tertutup dengan DPR, BIN Bahas Keamanan Siber untuk Pemilu 2024

Rapat Tertutup dengan DPR, BIN Bahas Keamanan Siber untuk Pemilu 2024

Nasional
Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Akan Diumumkan Kejagung Kamis Besok

Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Akan Diumumkan Kejagung Kamis Besok

Nasional
Pengacara Lukas Datangi KPK, Ajak Dokter KPK Periksa di Papua

Pengacara Lukas Datangi KPK, Ajak Dokter KPK Periksa di Papua

Nasional
Kemenaker Raih Penghargaan Koordinasi Terbaik Sinergitas Awards 2022

Kemenaker Raih Penghargaan Koordinasi Terbaik Sinergitas Awards 2022

Nasional
DPR Papua: Keluarga Korban Mutilasi di Mimika Minta Pelaku Dihukum Mati

DPR Papua: Keluarga Korban Mutilasi di Mimika Minta Pelaku Dihukum Mati

Nasional
Ketika Prabowo Rekatkan Tangan Jenderal Andika dan Dudung Abdurachman...

Ketika Prabowo Rekatkan Tangan Jenderal Andika dan Dudung Abdurachman...

Nasional
Bawaslu Kembali Tolak Laporan Partai Pelita yang Gagal Jadi Calon Peserta Pemilu 2024

Bawaslu Kembali Tolak Laporan Partai Pelita yang Gagal Jadi Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
Kunker ke Sultra dan Maluku, Jokowi Cek Penyaluran Bansos BBM

Kunker ke Sultra dan Maluku, Jokowi Cek Penyaluran Bansos BBM

Nasional
Survei CSIS: Pemilih Muda Inginkan Pemimpin yang Jujur dan Tak Korupsi

Survei CSIS: Pemilih Muda Inginkan Pemimpin yang Jujur dan Tak Korupsi

Nasional
Pengacara Akan Buktikan Lukas Enembe Punya Tambang Emas

Pengacara Akan Buktikan Lukas Enembe Punya Tambang Emas

Nasional
Komnas HAM Tegaskan Tak Akan Campuri Kasus Dugaan Korupsi Lukas Enembe

Komnas HAM Tegaskan Tak Akan Campuri Kasus Dugaan Korupsi Lukas Enembe

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.