Menkominfo-Dewan Pers Evaluasi Media "Online" yang Sebarkan "Hoax"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan pihaknya sudah menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo mengenai evaluasi media online abal-abal yang kerap menyebarkan fitnah dan kebencian.

Rudiantara menyebut saat ini sudah banyak media online abal-abal yang diblokir atau ditutup aksesnya dari masyarakat karena membuat berita bohong.

Untuk ke depannya, kata dia, Kemenkominfo sudah berkomunikasi dengan Dewan Pers untuk mengevaluasi puluhan ribu media online lainnya yang tidak mengikuti standar dan kaidah jurnalistik.

(Baca: Pantau Media Abal-abal, Kemenkominfo Bakal Gandeng Dewan Pers)

"Hari ini ada puluhan ribu yang menganggap dirinya media online. Tapi yang mengikuti kaidah UU Pers mungkin hanya, sudah pasti enggak sampai 500. Puluhan ribu ini mau diapain?" kata Rudiantara usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/12/2016).

Rudiantara mengatakan, nantinya Dewan Pers lah yang menentukan apakah sebuah media online memenuhi atau tidak memenuhi kaidah jurnalistik sesuai UU Pers.

Jika tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU Pers, media online itu juga akan turut diblokir.

"Minggu pertama atau kedua Januari sudah ada keputusan," ucap Rudiantara. Saat membuka rapat terbatas mengenai antisipasi perkembangan media sosial, Presiden Joko Widodo menyoroti banyaknya media online yang memuat konten-konten kebohongan dan fitnah.

(Baca: Dari 43.000 Media "Online", Hanya 234 yang Sesuai Syarat UU Pers)

Jokowi meminta agar keberadaan media online semacam ini untuk dievaluasi. "Kita harus evaluasi media online yang sengaja memproduksi berita bohong, tanpa sumber yang jelas, dengan judul provokatif, mengandung fitnah," kata Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta aparat kepolisian untuk melakukan penegakan hukum terhadap pemilik akun media sosial yang mengandung ujaran kebencian, fitnah dan provokatif. (Baca: Jokowi Minta Media Online yang Sebarkan Kebohongan Dievaluasi)