Menkumham Yakin Kebijakan Bebas Visa Dapat Terus Diterapkan

Kompas.com - 29/12/2016, 13:02 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, saat menghadiri acara syukuran pembebasan bersyarat Antasari Azhar, di Hotel Grand Zuri, Tangerang, Banten, Sabtu (26/11/2016). Kristian ErdiantoMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, saat menghadiri acara syukuran pembebasan bersyarat Antasari Azhar, di Hotel Grand Zuri, Tangerang, Banten, Sabtu (26/11/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, kebijakan bebas visa dapat terus diberlakukan.

Menurut dia, kebijakan itu bertujuan meningkatkan pariwisata di Indonesia.

Apalagi, negara-negara tetangga juga menerapkan hal yang sama dalam meningkatkan upaya peningkatan wisatawan.

"Kebijakan bebas visa itu tujuannya untuk turisme, untuk meningkatkan arus turis. Masa Indonesia segede ini, Indonesia yang begitu besar, banyak destinasi turisnya jumlah wisatawannya lebih kecil dari Malaysia," kata Yasonna, di Kompleks Kemenkumham, Jakarta, Kamis (29/12/2016).

Menurut Yaasonna, kebijakan bebas visa dapat terus diterapkan melalui pengawasan yang maksimal.

Kemenkumham melakukan pengawasan terhadap pelintasan warga negara asing yang masuk dan keluar dari Indonesia.

"Yang penting soal bebas visa itu adalah pengawasan. Jadi datang orang asing itu yang masuk 9 juta, yang keluar juga 9 juta. Bahkan lebih besar yang keluar," ujar Yasonna.

Menurut dia, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara telah menemukan penyebar isu "serbuan" TKA ilegal asal China.

Pemerintah juga telah memberikan klarifikasi.

"Informasi itu hoax. Sekarang banyak hoax. Sekarang kami minta kalau klaim katanya ada data 10 juta TKA, tunjukkan," ucap Yasonna.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Nasional
Rumah Sakit Penuh, Pemerintah dan Satgas Covid-19 Didesak Cari Solusi

Rumah Sakit Penuh, Pemerintah dan Satgas Covid-19 Didesak Cari Solusi

Nasional
Ramai Hoaks Soal Vaksin, Pemerintah Minta Masyarakat Cari Sumber Resmi

Ramai Hoaks Soal Vaksin, Pemerintah Minta Masyarakat Cari Sumber Resmi

Nasional
Kerugian Akibat Banjir Kalimantan Selatan Diperkirakan Rp 1,349 Triliun

Kerugian Akibat Banjir Kalimantan Selatan Diperkirakan Rp 1,349 Triliun

Nasional
Polri Terima Informasi Komjen Listyo Sigit Dilantik Jadi Kapolri Hari Rabu

Polri Terima Informasi Komjen Listyo Sigit Dilantik Jadi Kapolri Hari Rabu

Nasional
Jokowi: Anggaran Rp 372,3 Triliun Disiapkan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Jokowi: Anggaran Rp 372,3 Triliun Disiapkan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Nasional
YLBHI: Penanganan Pandemi Buruk, tetapi Masyarakat yang Kerap Disalahkan

YLBHI: Penanganan Pandemi Buruk, tetapi Masyarakat yang Kerap Disalahkan

Nasional
Jokowi: Meski Vaksinasi Sudah Dimulai, Protokol Kesehatan Jangan Ditinggalkan

Jokowi: Meski Vaksinasi Sudah Dimulai, Protokol Kesehatan Jangan Ditinggalkan

Nasional
Kelola Wakaf Uang, Wapres Minta Para Penerima dan Pengelola Miliki Standarisasi

Kelola Wakaf Uang, Wapres Minta Para Penerima dan Pengelola Miliki Standarisasi

Nasional
PPATK Ungkap FPI Lakukan Transaksi Lintas Negara, Pengacara: Itu Dana Umat

PPATK Ungkap FPI Lakukan Transaksi Lintas Negara, Pengacara: Itu Dana Umat

Nasional
Jokowi: Kita Bersyukur RI Bisa Kendalikan Krisis Pandemi dan Ekonomi

Jokowi: Kita Bersyukur RI Bisa Kendalikan Krisis Pandemi dan Ekonomi

Nasional
Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Laksana Karantina Bagi WNI dari Luar Negeri

Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Laksana Karantina Bagi WNI dari Luar Negeri

Nasional
PPATK Sebut Ada Transaksi Lintas Negara pada Rekening FPI

PPATK Sebut Ada Transaksi Lintas Negara pada Rekening FPI

Nasional
Kominfo: RUU Perlindungan Data Pribadi Beri Publik Rasa Aman di Ruang Digital

Kominfo: RUU Perlindungan Data Pribadi Beri Publik Rasa Aman di Ruang Digital

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X