Kompas.com - 29/12/2016, 13:02 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, kebijakan bebas visa dapat terus diberlakukan.

Menurut dia, kebijakan itu bertujuan meningkatkan pariwisata di Indonesia.

Apalagi, negara-negara tetangga juga menerapkan hal yang sama dalam meningkatkan upaya peningkatan wisatawan.

"Kebijakan bebas visa itu tujuannya untuk turisme, untuk meningkatkan arus turis. Masa Indonesia segede ini, Indonesia yang begitu besar, banyak destinasi turisnya jumlah wisatawannya lebih kecil dari Malaysia," kata Yasonna, di Kompleks Kemenkumham, Jakarta, Kamis (29/12/2016).

Menurut Yaasonna, kebijakan bebas visa dapat terus diterapkan melalui pengawasan yang maksimal.

Kemenkumham melakukan pengawasan terhadap pelintasan warga negara asing yang masuk dan keluar dari Indonesia.

"Yang penting soal bebas visa itu adalah pengawasan. Jadi datang orang asing itu yang masuk 9 juta, yang keluar juga 9 juta. Bahkan lebih besar yang keluar," ujar Yasonna.

Menurut dia, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara telah menemukan penyebar isu "serbuan" TKA ilegal asal China.

Pemerintah juga telah memberikan klarifikasi.

"Informasi itu hoax. Sekarang banyak hoax. Sekarang kami minta kalau klaim katanya ada data 10 juta TKA, tunjukkan," ucap Yasonna.

Wacana evaluasi hingga moratorium kebijakan bebas visa, mencuat dari isu "serbuan" tenaga kerja Ilegal (TKA) asal China di Indonesia.

Isu ini dinilai meresahkan.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa.

Ia menilai, kebijakan ini belum terbukti meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.

Selain Zulkifli, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga angkat bicara. Kalla mendorong evaluasi kebijakan bebas visa.

Terutama, apabila kebijakan tersebut justru tidak menguntungkan Indonesia.

Senada dengan Zulkifli dan Kalla, Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera mengevaluasi dan mencabut kebijakan bebas visa.

Kebijakan itu dianggapnya telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Kompas TV Menko Maritim Sidak Penerapan Bebas Visa
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Pembubaran Koperasi

Alasan Pembubaran Koperasi

Nasional
Tanggal 14 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 14 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Diklaim Sudah 'Fix' Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Diklaim Sudah "Fix" Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Nasional
6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

Nasional
Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Nasional
Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Nasional
Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.