PPP Usulkan Tim Pengawas Masuk RUU Antiterorisme, Ini Alasannya

Kompas.com - 29/12/2016, 09:06 WIB
Densus 88 mengepung teroris di sebuah rumah di Kampung Batu Rengat, Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jabar, Rabu (8/5/2013). AP PHOTO / KUSUMADIREZADensus 88 mengepung teroris di sebuah rumah di Kampung Batu Rengat, Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jabar, Rabu (8/5/2013).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyatakan, saat ini polisi memiliki perluasan kewenangan dalam menindak terduga teroris, khususnya dalam hal penahanan.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa polisi berhak menahan terduga teroris selama tujuh hari untuk penyelidikan.

Sedangkan dalam revisinya, jangka waktu tersebut diusulkan diperpanjang.

"Kalau ini diperpanjang apakah menjadi 14 hari, 21 hari, atau 30 hari. Nah, makanya nanti dalam revisi undang-undang terorisme harus ada pengawasan yang jelas," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/12/2016).

Karena itu, dalam daftar inventaris masalah (DIM) yang disusun Fraksi PPP, Arsul mengatakan, ada usulan untuk membentuk tim pengawas penindakan terorisme.

Hal itu diperlukan supaya perluasan kewenangan yang diberikan kepada aparat nantinya tidak diselewengkan.

"Tim pengawas nanti bisa dari DPR seperti tim pengawas intelijen yang sudah ada. Nantinya dalam bekerja, tim pengawas bisa melibatkan partisipasi masyarakat khususnya organisasi kemasyarakatan yang terkait," kata Arsul.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

Nasional
Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Nasional
Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Nasional
Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Nasional
Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir

Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir

Nasional
Penularan Covid-19 Capai 2.491 Kasus, Masyarakat Diminta Disiplin Pakai Masker hingga Isolasi Mandiri

Penularan Covid-19 Capai 2.491 Kasus, Masyarakat Diminta Disiplin Pakai Masker hingga Isolasi Mandiri

Nasional
Pengamat: Blunder Pemerintah Terkait Covid-19 karena Faksi Politik yang Sebabkan 'Noise'

Pengamat: Blunder Pemerintah Terkait Covid-19 karena Faksi Politik yang Sebabkan "Noise"

Nasional
Pemilihan Ketua MA 2020 di Tengah Pandemi Covid-19...

Pemilihan Ketua MA 2020 di Tengah Pandemi Covid-19...

Nasional
KBRI Washington Pantau Kesehatan WNI Kelompok Rentan Covid-19 Secara Online

KBRI Washington Pantau Kesehatan WNI Kelompok Rentan Covid-19 Secara Online

Nasional
Amnesty: Pidana bagi Penghina Jokowi Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Amnesty: Pidana bagi Penghina Jokowi Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Lima WNI di New York Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal

Lima WNI di New York Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal

Nasional
Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Nasional
Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X