Fraksi PPP Minta Pemerintah Sediakan Dana untuk Korban Terorisme

Kompas.com - 29/12/2016, 08:15 WIB
Suasana rumah kontrakan terduga teroris di kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Rabu (21/12/2016). Tiga orang terduga teroris meninggal dalam proses penggerebekan yang dilakukan Densus 88. KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELISuasana rumah kontrakan terduga teroris di kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Rabu (21/12/2016). Tiga orang terduga teroris meninggal dalam proses penggerebekan yang dilakukan Densus 88.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sedang berjalan.

Saat ini, semua fraksi telah menyerahkan seluruh daftar inventaris masalah (DIM) yang nantinya akan dibahas pada masa sidang berikutnya di awal Januari 2017.

Dalam DIM yang telah disusun, Fraksi PPP mengusulkan kepda pemerintah agar menyediakan sejumlah dana untuk korban terorisme.

Sebab, dalam undang-undang yang lama belum diatur mengenai hak untuk korban dalam bentuk kompensasi.

"Kami menghendaki agar bentuk nyata kehadiran negara dalam tindak pidana terorisme dimanifestasikan pada penyediaan anggaran tanggap darurat terorisme semacam tanggap darurat bencana begitu," kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/12/2016).

Ia menambahkan, nantinya pengelolaan dana kompensasi bagi korban terorisme itu bisa dikelola oleh induk lembaga penanganan terorisme, yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Usulan lain dari Fraksi PPP, dana kompensasi itu dapat dimasukkan ke dalam anggaran Kementerian Sosial.

"Ini penting dilakukan karena selama ini penanganan tindak pidana terorisme masih terfokus pada pelaku. Namun masih sangat jarang memikirkan nasib korban. Padahal itu penting sekali," kata Arsul.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebelumnya juga menyoroti sejumlah poin dalam revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terutama mengenai hak-hak korban.

(Baca: Revisi UU Terorisme, LPSK Soroti Poin-poin Ini sebagai Hak Korban)

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, dalam pemberantasan terorisme, pemerintah cenderung terfokus pada penghukuman pelaku terorisme. Sementara, hak korban masih minim diperjuangkan.

"Hak-hak korban ini sudah diakui, sebenarnya. Tapi ada hal-hal yang bersifat teknis yang masih harus diatur," ujar Semendawai, seusai merilis catatan akhir tahun LPSK, di Kantor LPSK, Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, Rabu (28/12/2016).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Nasional
Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Nasional
TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Nasional
Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Nasional
Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Nasional
Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Nasional
Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X