Amran Mustary Didakwa Terlibat Suap Proyek Pembangunan Jalan

Kompas.com - 28/12/2016, 18:24 WIB
Mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jalarta, Rabu (28/12/2016). Fachri FachrudinMantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jalarta, Rabu (28/12/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary, didakwa melanggar Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup.

Dalam dakwaan jaksa, ia dinyatakan terlibat kasus dugaan suap pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara dari perusahaan rekanan bersama sejumlah anggota Komisi V DPR.

"Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji," ujar jaksa penuntut dari KPK, Iskandar Marwanto, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/12/2016).

Ia mengatakan, terdakwa Amran melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR, yakni Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro dan Musa Zainuddin untuk mengupayakan program pembangunan tersebut masuk dalam "program aspirasi" anggota Komisi V.

Amran mengupayakan agar proyek tersebut dikerjakan oleh perusahaan para pengusaha atau disebut sebagai rekanan.

Adapun rinciannya, dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, sejumlah Rp 7,275 miliar dan SGD 1,143,846; dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng sebesar Rp 4,980 miliar; dari Direktur PT Sharleen Raya (JECO Group), Hong Artha John Alfred, sebesar Rp 500 juta. Kemudian, dari Komisaris PT Papua Putra Mandiri, Henock Setiawan alias Rino sejumlah Rp 500 juta; dan dari Direktur CV Putra Mandiri, Charles Franz alias Carlos sejumlah Rp 600 juta.

Iskandar mengatakan, bermulanya kasus ini pada Juli 2015 bersamaan dengan pembahasan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga antara Komisi V DPR dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ketika itu, Amran menyampaikan kepada Abdul Khoir dan Alfred terkait program aspirasi anggota Komisi V DPR Tahun Anggaran 2016.

Kemudian, agar program tersebut bisa diloloskan kepada Abdul Khoir dan kawan-kawan rekanan maka diperlukan uang untuk diserahkan kepada anggota Komisi V DPR.

Amran dianggap mengatur besaran uang yang diterima para anggota DPR tersebut.

Pada 6 hingga 9 Agustus 2015, anggota Komisi V DPR mengunjungi Maluku.

Dalam kunjungan itu, Amran memperkenalkan Abdul Khoir kepada Mohamad Toha.

Amran dan Khoir juga menyampaikan kepada Toha agar menyalurkan program aspirasinya untuk pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara. 

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X