Kasus E-KTP, KPK Kembali Periksa Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri

Kompas.com - 28/12/2016, 12:34 WIB
Mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Rabu (21/12/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Rabu (21/12/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman.

Pemeriksan tersebut untuk mendalami kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau e-KTP.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (28/12/2016).

Selain Irman, KPK telah menetapkan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif sebelumnya mengatakan, pihaknya semakin intensif melakukan pemeriksaan untuk mengungkapkan keterlibatan pihak lain.

Laode menyebutkan, dalam waktu dekat akan ada perkembangan baru dalam kasus tersebut. KPK telah memeriksa hampir 200 saksi dalam mengungkap keterlibatan berbagai pihak.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat, seminggu dua minggu ini akan ada perkembangannya kok," kata Laode di gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap penanganan kasus e-KTP dapat cepat selesai. Sebab, kata dia, hal itu penting bagi para staf Dukcapil agar dapat fokus bekerja.

(Baca: Mendagri Berharap KPK Percepat Penyelesaian Dugaan Korupsi E-KTP )

 

Selama ini, fokus kerja para staf menjadi terpecah karena sewaktu-waktu dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan.

"Bagi kami tidak ada masalah, tapi di teman staf dukcapil was-was jadi akan menghambat," kata Tjahjo di Kompleks Kemendagri, Jakarta, Senin (26/12/2016).



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Nasional
Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Nasional
Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Nasional
Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Nasional
Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X