Respons Pemerintah Tanggapi Isu "Serbuan" Tenaga Kerja China...

Kompas.com - 28/12/2016, 08:06 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Isu "serbuan" tenaga kerja China ke Indonesia membuat pemerintah gerah. Presiden Joko Widodo turun langsung untuk mengklarifikasi isu ini agar tidak muncul spekulasi lebih jauh di masyarakat.

Jokowi menegaskan bahwa tenaga kerja China di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21.000 orang, tidak sampai jutaan orang seperti yang diisukan.

Menurut Jokowi, jumlah itu sangat kecil dibandingkan jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) di negara lain. Di Malaysia, misalnya, TKI mencapai 2 juta orang. Adapun di Hongkong mencapai 153.000 orang.

"Hitungan kami 21.000 itu sangat kecil sekali. Jangan ditambahi nol terlalu banyak," ucap Jokowi saat membuka Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12/2016) pagi.

(Baca: Penjelasan Jokowi soal Tenaga Kerja China di Indonesia)

Jokowi meminta pihak kepolisian untuk mengusut dan menindak para pelaku penyebar isu ini.

"Itu urusannya polisi-lah, urusannya polisi. Namun, hal yang meresahkan seperti itu memang harus ditindak," kata dia.

Pada Jumat sorenya, di Istana Negara, dalam acara Satu Windu Surat Berharga Syariah Negara, klarifikasi serupa kembali disampaikan oleh Jokowi.

Dalam sehari, Jokowi menyampaikan dua kali klarifikasi.

"Kenapa hanya 21.000 (tenaga kerja China) kita ribut kaya ada angin puting beliung saja. Itu pun kan mesti misalnya ada investasi, ada hal-hal yang kita belum menguasai pasti harus diselesaikan oleh teknisi mereka," ucap Jokowi.

"Enggak mungkin tenaga kerja mereka datang ke sini karena ini kita buka-bukaan saja gaji mereka di sana tiga kali lipat kok UMP-nya. Masa datang ke tempat yang gajinya yang lebih murah, kan enggak mungkin," kata dia.

Setelah Jokowi buka suara, jajaran pemerintah terkait juga ikut bicara. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menjelaskan, total tenaga kerja asing di Indonesia adalah 74.000 orang. Dari jumlah itu, tenaga kerja asal China sebesar 21.000 orang.

Adapun jumlah tenaga kerja asing bermasalah yang tengah ditangani hingga akhir 2016 mencapai 673 orang, yaitu 587 tenaga kerja asing ilegal karena tidak memiliki izin kerja dan sisanya melakukan pelanggaran izin.

"Yang melanggar dari berbagai negara. Ada Tiongkok, Jepang, Malaysia, India, dan Korea. Paling banyak dari negara mana, saya belum pegang data," ucapnya.

(Baca juga: Menteri Hanif: Tenaga Kerja Asal China Capai Jutaan, Itu Fitnah)

Menelusuri penyebar isu

Sesuai instruksi Jokowi, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto menegaskan bahwa Polri tengah menelusuri siapa penyebar isu serbuan tenaga kerja China ini.

Polri terutama akan menyasar penyebar isu yang beredar di media massa dan media sosial.

"Semua yang tidak benar di media massa, yang membuat masyarakat itu gelisah ataupun pemikirannya menjadi terkotak-kotak itu akan kami telurusi," ujar Rikwanto.

Polri mengandalkan cyber army yang melakukan patroli di dunia maya untuk menelusurinya. 

(Baca: Polri Telusuri Penyebar Isu "Serbuan" Tenaga Kerja China ke Indonesia)

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengaku pihaknya sudah berhasil mengidentifikasi penyebar isu serbuan tenaga kerja china di media sosial.

"Itu kan bisa dicari, dan sudah teridentifikasi," kata Rudiantara. (Baca: Kemenkominfo Identifikasi Akun Penyebar Isu Serbuan Tenaga Kerja China)

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto curiga isu serbuan tenaga kerja China ini tidak hanya disebarluaskan. Namun, ada pihak-pihak yang memelihara isu ini sehingga terus bergulir di masyarakat.

Wiranto pun meminta agar masyarakat tidak terpancing dengan isu yang dibuat oleh sejumlah pihak ini. Ia juga memastikan pihak kepolisian akan mencari dalang di balik munculnya isu ini.

"Kapan masyarakat ini bisa tenang bekerja sehari-hari kalau dijejeli dengan isu-isu seperti itu. Itu membuat masyarakat kita bicara isu saja. Enggak konsentrasi kita pada kerja masing-masing. Itu yang kita khawatirkan," ucap dia.

Kompas TV Tenaga Kerja Asal Tiongkok Serbu Indonesia?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Nasional
Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

Nasional
Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Nasional
Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Nasional
Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Nasional
Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Nasional
Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Nasional
Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Nasional
BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

Nasional
Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Nasional
MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

Nasional
40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.