Ini Pertimbangan Hakim Jatuhkan Vonis Bebas untuk La Nyalla

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis bebas terdakwa kasus korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur periode 2011-2014, La Nyalla Mattalitti.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan La Nyalla dianggap tidak terlibat dalam kasus dana hibah tersebut.

Pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Wakil Ketua Kadin bidang Energi dan Sumber Daya, Nelson Sembiring dan Wakil Ketua Kadin Jatim bidang Pengembangan Jaringan Usaha antar Provinsi, Diar Kusuma Putra.

Majelis hakim menilai, audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan adanya penyelewengan dana hibah.

Adapun kerugian negara atas penyelewengan itu mencapai Rp 26 miliar.

Rinciannya, penyelewengan senilai Rp 17,1 miliar dilakukan oleh Nelson sedangkan Diar menyelewengkan dana tersebut senilai Rp 9 miliar.

Hakim menilai, terkait dana hibah tersebut, La Nyalla sebelumnya memang telah mendelegasikan atau menyerahkan tanggung jawab penggunaannya kepada Diar dan Nelson.

Hal ini diperkuat adanya bukti surat perjanjian antara Gubernur Jatim dengan La Nyalla selaku Ketua Kadin Jatim pada Oktober 2011 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kerja sama dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berada di bawah Diar dan Nelson.

Kasus yang melibatkan Diar dan Nelson ini pun telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Keduanya dinyatakan bersalah.

Dalam putusan PN Surabaya tidak disebutkan keterlibatan La Nyalla. Sehingga, La Nyalla tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.

"Mencermati dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan dalam dakwaan Diar terkait pertanggungjawaban dana hibah yang telah didakwakan bersama dengan Nelson, telah melakukan perbuatan yang berdiri sendiri," ujar hakim Sigit Herman Binaji, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (27/12/2016).

Oleh karena itu, majelis tidak bisa meminta pertanggungjawaban kasus ini untuk keduakalinya, yakni terhadap La Nyalla.

Kemudian, terkait dakwaan jaksa penuntut umum yang menyatakan La Nyalla telah menyelewengkan dana hibah Rp 5,3 miliar untuk membeli saham perdana Bank Jatim, majelis menilai, La Nyalla telah mengembalikannya kepada Diar pada 2012, meskipun tidak disertai kuitansi dan hanya melalui bukti catatan kecil.

Selanjutnya, mengenai surat kuitansi pengembalian sebanyak lima lembar yang dibuat pada 2015 dengan materai buatan tahun 2014, majelis hakim menilai hal itu hanya persoalan administrasi.

Diar dan Nelson ketika menjadi saksi juga menyebut bahwa uang tersebut sudah dikembalikan oleh La Nyalla.

Dengan pengembalian uang tersebut, maka menurut majelis, keuntungan senilai Rp 1,1 miliar atas penjualan saham Bank Jatim merupakan perolehan yang sah.

Oleh karena itu, BPKP juga tidak mengaudit uang tersebut. "Majelis berkeyakinan uang Rp 5,3 miliar itu telah benar-benar dikembalikan ke Kadin Jatim," ujarnya.

Namun demikian, sidang putusan ini juga disertai pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Hakim ad hoc Sigit Herman dan Anwar menilai La Nyalla terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi.

Keduanya menilai, adanya kasus ini menjelaskan bahwa penggunaan dana hibah tidak sesuai ketentuan yang tertuang dalam proposal. Dana hibah digunakan untuk membeli saham dan membiayai Persebaya.

Keikutsertaan La Nyalla menandatangani setiap cek membuktikan La Nyalla ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan dana hibah tersebut.

Kemudian, putusan PN Surabaya terhadap Nelson dan Diar membuktikan kelalaian yang dilakukan La Nyalla mengontrol pengelolaan dana hibah.

Selain itu, keuntungan penjualan saham sedianya dikembalikan karena pembeliannya pun bersumber dari uang negara.