Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Isu "Serangan" Tenaga Kerja China sebagai Fitnah

Kompas.com - 27/12/2016, 12:21 WIB

MINAHASA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa isu Indonesia kebanjiran tenaga asing ilegal terutama dari China adalah fitnah yang tidak boleh dipercaya begitu saja.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 dan 6 serta PLTP Ulubelu Unit 3 Lampung yang acara peresmiannya digelar di Tampaso, Minahasa, Selasa (27/12/2016).

"Saya ingin ingatkan sekali lagi, jangan ada yang percaya dengan sebaran fitnah, dengan tenaga kerja dan investasi yang dibilang sebagai ancaman, kebanjiran tenaga kerja, perlu saya sampaikan tidak," kata Presiden Jokowi.

Ia menambahkan, saat ini banyak diisukan tenaga kerja asing dari China masuk ke Indonesia hingga jumlahnya mencapai 10 juta bahkan 20 juta orang.

"Informasi yang saya terima jumlahnya 21.000 itu iya. Itu pun keluar dan masuk karena banyak hal-hal yang kita belum siap yang harus dipasang. Tapi kalau kita sudah siap, kita pakai tenaga kerja sendiri," kata Jokowi.

Jokowi mencontohkan seperti halnya di PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 serta di PLTP Ulubelu Lampung Unit 3, tenaga kerja asing hanya datang sebentar pada awal-awal proyek dioperasikan.

Selanjutnya para pekerja asing tersebut akan membantu mempersiapkan, melakukan setting awal, dan menyiapkan sampai terjadi transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada tenaga kerja di Tanah Air.

"Setelah itu mereka pulang, karena mereka juga lebih senang bekerja di negara sendiri. Dipikir kerja di sini mereka senang? Mereka senang di negara mereka sendiri dekat dengan keluarga dan gaji di sana lebih tinggi," kata dia.

(Baca juga: Penjelasan Jokowi soal Tenaga Kerja China di Indonesia)

Jokowi menilai isu yang beredar soal tenaga kerja asing ke Indonesia tidak logis. Sebab, upah bekerja di Indonesia yang masih rata-rata Rp 1,5 juta sampai Rp 3 juta, sedangkan di China di atas Rp 5 juta.

"Mereka ada di sini tapi di awal-awal dalam sebuah proyek karena kita belum tahu teknologinya, pengalamannya, mengenai itu juga belum ada dan ujungnya yang dapat manfaatnya misalnya di PLTP Lahendong dan Ulubelu adalah masyarakat, adalah kita," kata dia.

Presiden mengatakan dari PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 ini bisa melistriki 20.000 rumah di Sulawesi Utara sedangkan dari PLTP Ulubelu Unit 3 didapatkan manfaat kini kebutuhan listrik di Lampung sudah terpenuhi.

(Hanni Sofia Soepardi/ant)

Kompas TV Jokowi Minta Bangun Pasar di Perbatasan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com