Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal TKA Ilegal China, Pemerintah Diminta Tak Fokus pada Jumlah

Kompas.com - 27/12/2016, 10:10 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mengenai isu "serbuan" tenaga kerja asing (TKA) asal China, pemerintah diminta lebih fokus dalam mencari jalan penyesaian dan solusi, ketimbang memperdebatkan soal jumlah.

Menurut Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay, perdebatan mengenai angka bisa dilengkapi belakangan.

"Persoalan TKA ilegal ini menurut saya lebih fokus jika diarahkan pada upaya penyelesaian dan solusi. Dengan begitu, pemerintah dapat segera mencari jalan keluarnya," kata Saleh melalui keterangan tertulis, Selasa (27/12/2016).

Saleh menduga, pihak yang menyebarkan isu 10 juta TKA ilegal China sesungguhnya tak memiliki niat buruk. Mereka dianggap bisa saja menyampaikan informasi tersebut agar pemerintah lebih waspada dan berhati-hati.

Namun, ia memahami dan sepakat dengan pendapat pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, bahwa isu angka TKA ilegal yang mencapai 10 juta adalah angka yang amat dibesar-besarkan.

(Baca: Penjelasan Jokowi soal Tenaga Kerja China di Indonesia)

Angka fantastis itu dikhawatirkan akan menimbulkan kegelisahan di masyarakat.

"Jumlah TKA ilegal itu memang kelihatannya tidak mencapai angka itu. Data itu yang saya kira perlu dipastikan dan disampaikan ke masyarakat," kata politisi PAN tersebut.

Isu "serbuan" TKI ilegal asal China sebelumnya juga sudah dibantah pihak kepolisian. Polri kini tengah menelusuri siapa penyebar isu tersebut, terutama yang beredar luas di media massa dan media sosial.

(Baca: Polri Telusuri Penyebar Isu "Serbuan" Tenaga Kerja China ke Indonesia)

Kompas TV Salahi Dokumen, 6 WNA Tiongkok Dideportasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut UUD 1945 Hasil Amendemen Sudah Tinggalkan Pancasila

La Nyalla Sebut UUD 1945 Hasil Amendemen Sudah Tinggalkan Pancasila

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Ketua Panja BPIH Sebut Kemenag Langgar Kesepakatan Kuota Haji, Bagaimana Hitungan Sebenarnya?

Ketua Panja BPIH Sebut Kemenag Langgar Kesepakatan Kuota Haji, Bagaimana Hitungan Sebenarnya?

Nasional
Meutya Hafid soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada Pembicaraan

Meutya Hafid soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada Pembicaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com