Kompas.com - 24/12/2016, 15:39 WIB
Anggota Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional, Indra J Piliang dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (24/12/2016) Lutfy Mairizal PutraAnggota Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional, Indra J Piliang dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (24/12/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional, Indra J Piliang, meragukan kabar tenaga kerja asing (TKA) asal China yang tidak hanya bekerja di Indonesia, tapi punya tujuan untuk melakukan invasi.

Indra menolak penyataan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat.

Jumhur menyebut banyaknya tenaga kerja asing (TKA) asal China yang ada di Indonesia bukan sekedar punya misi bisnis, melainkan bertujuan untuk invansi.

"Kekhawatiran China jajah Indonesia, sepanjang saya belajar sejarah, China itu tidak punya tradisi invasi, tapi perdagangan iya," kata Indra dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (24/12/2016).

Menurut Indra, TKA asal China telah terjadi sejak sejak dahulu, sebelum Indonesia merdeka. Bahkan, lanjut dia, saat itu, jumlah TKA lebih banyak dibanding hari ini.

"Hampir semua daerah ada. Pariaman misalnya, mereka datang dengan bawa budayanya," ujar lulusan S1 Jurusan Sejarah di Universitas Indonesia itu.

Indra menyebutkan, dalam sejarahnya, China justru diinvasi oleh Mongolia. Mongolia bahkan sempat berlayar ke Majapahit.

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga telah mengklarifikasi isu terkait serbuan tenaga kerja China ke Indonesia.

Jokowi membantah bahwa tenaga kerja asal China yang masuk ke Indonesia jumlahnya mencapai puluhan juta. Dia menegaskan bahwa tenaga kerja China di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21.000 orang.

Menurut Jokowi, jumlah itu sangat kecil dibandingkan jumlah tenaga kerja Indonesia di negara lain. Di Malaysia, misalnya, TKI mencapai 2 juta orang. Adapun di Hongkong mencapai 153.000 orang.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Segel Ruang Hakim PN Surabaya yang Terkena OTT

KPK Segel Ruang Hakim PN Surabaya yang Terkena OTT

Nasional
Babak Baru Kasus Korupsi Satelit Kemenhan yang Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah…

Babak Baru Kasus Korupsi Satelit Kemenhan yang Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah…

Nasional
Pemerintah Terima 651.130 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Pemerintah Terima 651.130 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Nasional
Hakim-Panitera Terjaring OTT KPK di Surabaya, Diduga Terkait Penanganan Perkara

Hakim-Panitera Terjaring OTT KPK di Surabaya, Diduga Terkait Penanganan Perkara

Nasional
TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang 'Korvet' dari Korea Selatan

TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang "Korvet" dari Korea Selatan

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Nasional
Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Nasional
Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Nasional
Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Nasional
Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Nasional
OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

Nasional
Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Nasional
Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Nasional
Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Nasional
Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.