Ketua Komisi IX DPR Minta Pemerintah Bentuk Satgas TKA Ilegal

Kompas.com - 24/12/2016, 13:25 WIB
(Dari kiri ke kanan) Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf, host Hardy Hermawan, Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny F Sompie, dan Plt Dirjen Binwasnaker Kemenakertrans Maruli Hasoloan dalam sebuah diskusi bertajuk 'Di Balik Serbuan Warga Asing' di Jakarta, Sabtu (24/12/2016). Kompas.com / Dani Prabowo(Dari kiri ke kanan) Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf, host Hardy Hermawan, Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny F Sompie, dan Plt Dirjen Binwasnaker Kemenakertrans Maruli Hasoloan dalam sebuah diskusi bertajuk 'Di Balik Serbuan Warga Asing' di Jakarta, Sabtu (24/12/2016).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah diminta meningkatkan langkah antisipasi terhadap "serbuan" tenaga kerja asing (TKA) illegal yang masuk wilayah Indonesia.

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menyarankan pemerintah untuk membentuk satuan tugas khusus yang menangani maraknya persoalan tersebut.

"Sebetulnya satgasnya sudah mereka bikin, tetapi secara resmi saya belum lihat. Mungkin baru kumpul lintas lembaga," kata Dede Yusuf saat diskusi Polemik bertajuk "Di Balik Serbuan Warga Asing", Jakarta, Sabtu (24/12/2016).

Politisi Demokrat itu lantas membandingkan kebutuhan adanya satgas TKA ilegal dengan persoalan pungutan liar yang kini ditangani Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Seperti pungli, saat ini juga marak diberitakan media massa soal penangkapan TKA ilegal di sejumlah daerah.

"Karena urusan pungli saja diurus yang urusan duit Rp 10 juta-Rp 20 juta. Ini kan jelas (TKA ilegal), real, di depan mata, setiap hari kita lihat pemberitaannya," ujar Dede.

(Baca juga: Penjelasan Jokowi soal Tenaga Kerja China di Indonesia)

Ia menambahkan, pemerintah memang telah memiliki tenaga pengawas untuk mengawasi persoalan tenaga kerja. Namun, jumlah tenaga pengawas itu hanya sekitar 2.000 personel dan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan adanya satgas yang mengawasi TKA ilegal, diharapkan masyarakat juga berperan aktif membantu pemerintah memberantas TKA ilegal.

"Nah, kalau ini bisa dibuat pemerintah telah membuat sebuah insurance bahwa rakyat tidak perlu resah," ujar Dede.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X