Fahri Hamzah Minta Pemerintah Sampaikan Data Valid soal TKA China

Kompas.com - 24/12/2016, 07:04 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/12/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/12/2016)
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memahami keresahan yang timbul di masyarakat terkait isu adanya "serbuan" tenaga kerja asing (TKA) dari China ke Indonesia.

Sebab, informasi yang beredar di masyarakat jumlah TKA tersebut berjumlah hingga puluhan juta.

Ia menegaskan, pemerintah harus secara tegas menyampaikan jumlah valid TKA, khususnya TKA China di Indonesia.

"Harusnya pemerintah memberikan jawaban resmi. Harus ada data yang valid, yang resmi," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/12/2016).

Fahri menuturkan, alasan yang membuat masyarakat gelisah bukan hanya masalah jumlah TKA saja melainkan juga dari aspek legalitasnya. Sebab, ada aturan-aturan khusus yang mengatur soal TKA.

Pertama, kata dia, TKA yang diterima adalah yang profesional dan memiliki keahlian khusus. Keahlian khusus tersebut kemudian bisa diajarkan kepada orang lokal. Sedangkan, Fahri pun sempat menemukan sendiri di lapangan, tepatnya saat melakukan sidak ke Banten.

Ia menemukan WNA yang benar-benar tidak bisa bahasa apa pun selain China.

"Kegelisahan rakyat jangan dibiarkan. Kegelisahan rakyat ini berkembang. Sebab ini bisa menjadi sumber-sumber disinformasi dan setiap keresahan ini menjadi fungsi kerawanan lebih lanjut. Harus disetop," tuturnya.

(Baca: Jokowi Minta Polisi Tindak Penyebar Isu 10 Juta Tenaga Kerja China)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membantah isu adanya "serbuan" TKA China yang jumlahnya mencapai puluhan juta. Ia menyebutkan, tenaga kerja China yang ada di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21.000.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Butuh Biaya Rp 501 Triliun, Bagaimana Skema Pendanaan Pembangunan Ibu Kota 'Nusantara'?

Butuh Biaya Rp 501 Triliun, Bagaimana Skema Pendanaan Pembangunan Ibu Kota "Nusantara"?

Nasional
BNPB Tegaskan Kabar Kasatgas Covid-19 Suharyanto ke Israel Hoaks

BNPB Tegaskan Kabar Kasatgas Covid-19 Suharyanto ke Israel Hoaks

Nasional
Ferdinand Hutahaean Ajukan Penagguhan Penahanan, Ini Kata Polri

Ferdinand Hutahaean Ajukan Penagguhan Penahanan, Ini Kata Polri

Nasional
DPR-Pemerintah Diminta Segera Bahas dan Sahkan RUU TPKS

DPR-Pemerintah Diminta Segera Bahas dan Sahkan RUU TPKS

Nasional
Jakarta Disebut Bakal Tetap Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Jakarta Disebut Bakal Tetap Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Nasional
Dewas KPK Sebut Ada Laporan Baru Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Dewas KPK Sebut Ada Laporan Baru Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Nasional
Resmi Dinamai 'Nusantara', Berapa Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Baru?

Resmi Dinamai "Nusantara", Berapa Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Baru?

Nasional
RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tapi...

RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tapi...

Nasional
TNI AL Tangkap 8 Kapal Pencuri Batu Bara

TNI AL Tangkap 8 Kapal Pencuri Batu Bara

Nasional
Eks Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo Divonis 4 Tahun Penjara

Eks Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Berkurang Jadi 138, Ini Daftar Wilayah Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM Level 2

Berkurang Jadi 138, Ini Daftar Wilayah Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM Level 2

Nasional
KPK Optimistis Dakwaan Jaksa Kasus Pembayaran Fiktif Penutupan Asuransi BP Migas-KKKS Terbukti

KPK Optimistis Dakwaan Jaksa Kasus Pembayaran Fiktif Penutupan Asuransi BP Migas-KKKS Terbukti

Nasional
Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Nasional
Ketuk Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Ketuk Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Nasional
Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.