Kompas.com - 23/12/2016, 21:57 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro, untuk segera menyerahkan diri. Eddy yang telah ditetapkan sebagai tersangka, saat ini masih berada di luar negeri.

"Belajar dari tersangka sebelumnya yang datang ke KPK tanpa mekanisme red notice atau mekanisme internasional lain, kami imbau agar tersangka ESI segera ke Indonesia dan menyerahkan diri ke KPK," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (23/12/2016).

Eddy Sindoro ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga terlibat dalam perkara suap kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Menurut Febri, suap kepada panitera pengadilan tersebut terkait dengan permohonan bantuan pengajuan peninjauan kembali (PK) di PN Jakarta Pusat.

Atas perbuatannya, Eddy Sindoro disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Baca: KPK Tetapkan Eddy Sindoro sebagai Tersangka)

Sebelumnya, KPK telah menetapkan pegawai Lippo Group, Doddy Aryanto Supeno dan panitera PN Jakarta Pusat, Eddy Nasution, sebagai tersangka. Keduanya juga telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Edy Nasution didakwa menerima sejumlah uang terkait pengurusan sejumlah perkara beberapa perusahaan di bawah Lippo Group, yang ditangani di PN Jakarta Pusat.

Dalam persidangan, suap tersebut disebut dilakukan atas persetujuan dan arahan dari Eddy Sindoro.

Meski demikian, hingga saat ini Eddy Sindoro belum pernah diperiksa oleh penyidik KPK. Eddy selalu mangkir dalam setiap jadwal pemeriksaan yang diagendakan.

"KPK telah berulangkali melakukan proses maksimal terkait buronan yang kabur ke luar negeri. KPK punya pengalaman itu, dan ini sebagai warning agar hal tersebut tidak perlu terjadi dalam penanganan perkara," kata Febri.

(Baca: KPK Masih Cari Eddy Sindoro)

Kompas TV KPK Tangkap Panitera Pengganti PN Jakpus
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pangkoarmada RI Abdul Rasyid Kini Sandang Pangkat Laksamana Madya

Pangkoarmada RI Abdul Rasyid Kini Sandang Pangkat Laksamana Madya

Nasional
Temuan KBMB Soal Ratusan Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia dan Respons Kemlu

Temuan KBMB Soal Ratusan Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia dan Respons Kemlu

Nasional
Epidemiolong Sebut Uji Klinis Fase 3 Vaksin Merah Putih Langkah Besar

Epidemiolong Sebut Uji Klinis Fase 3 Vaksin Merah Putih Langkah Besar

Nasional
Majikan Adelina Bebas, Pemerintah Diminta Tunda Kirim Pekerja Migran ke Malaysia

Majikan Adelina Bebas, Pemerintah Diminta Tunda Kirim Pekerja Migran ke Malaysia

Nasional
18 Perwira Tinggi TNI AD Naik Pangkat, Berikut Rincian Daftarnya…

18 Perwira Tinggi TNI AD Naik Pangkat, Berikut Rincian Daftarnya…

Nasional
Komandan Kopasgat dan 7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat

Komandan Kopasgat dan 7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat

Nasional
Wacana Utopis Duet Ganjar-Anies dan Potensi Pecah Kongsi PDI-P dengan Nasdem

Wacana Utopis Duet Ganjar-Anies dan Potensi Pecah Kongsi PDI-P dengan Nasdem

Nasional
Jokowi dan Iriana Naik Kereta Luar Biasa yang Disiapkan Pemerintah Ukraina

Jokowi dan Iriana Naik Kereta Luar Biasa yang Disiapkan Pemerintah Ukraina

Nasional
Secercah Harapan dari Vaksin Merah Putih

Secercah Harapan dari Vaksin Merah Putih

Nasional
Bangun Keluarga, Membangun Masa Depan Bangsa Indonesia

Bangun Keluarga, Membangun Masa Depan Bangsa Indonesia

Nasional
Wamenkumham Sebut Pemerintah Tak Antikritik, meski Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Wamenkumham Sebut Pemerintah Tak Antikritik, meski Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Nasional
[POPULER NASIONAL] Keakraban Jokowi dengan Pemimpin Negara Anggota G7 | Sunny Mundur dari PSI karena Dukung Anies

[POPULER NASIONAL] Keakraban Jokowi dengan Pemimpin Negara Anggota G7 | Sunny Mundur dari PSI karena Dukung Anies

Nasional
Kala PSI Sebut Eks Staf Ahok 'Gentleman' karena Mundur demi Dukung Anies Baswedan...

Kala PSI Sebut Eks Staf Ahok "Gentleman" karena Mundur demi Dukung Anies Baswedan...

Nasional
Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia

Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia

Nasional
Jangka Waktu Perlindungan Merek

Jangka Waktu Perlindungan Merek

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.