Kompas.com - 23/12/2016, 17:54 WIB
Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 2 Januari 2016 Fabian Januarius Kuwado/Kompas.comPresiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 2 Januari 2016
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin Jakarta menjadi pusat keuangan syariah internasional.

Keinginan itu disampaikan Jokowi saat peringatan satu windu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (23/12/2016).

Awalnya, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia patut berbangga lantaran penerbitan SBSN atau sukuk RI jadi yang terbesar di dunia.

Sampai dengan 30 November 2016, penerbitan SBSN di pasar internasional telah sampai 10,15 Miliar dollar AS dengan outstanding 9,5 Miliar dollar AS. Total investor individual sukuk mencapai 48.444 orang.

"Artinya, instrumen keuangan berbasis syariah di Indonesia memilki potensi yang sangat besar dan peran penting dalam kegiatan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat indonesia," kata Jokowi.

Meski begitu, Jokowi mengingatkan bahwa ekonomi Syariah di Indonesia presentasenya masih sangat kecil, yakni hanya 5 persen.

Angka ini kalah jauh dari Malaysia yang presentase ekonomi syariahnya mencapai 30 persen.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bahkan, lanjut Jokowi, secara jumlah, bisnis syariah Indonesia juga kalah dari Inggris dan Korea Selatan yang masyarakatnya bukan mayoritas muslim.

"Oleh sebab itu space atau ruang yang besar itu akan terus kita kejar. Dan saya sampaikan kepada Pak Muliaman Hadad Ketua OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, wajar apabila Jakarta ini kita jadikan pusat keuangan syariah internasional," ucap Jokowi.

(Baca: Jokowi Kaget Bisnis Syariah di Indonesia Kalah dari Korea dan Inggris)

Jokowi mengatakan, keinginannya ini kini tengah digodok di OJK. Dalam waktu dekat hasilnya akan disampaikan kepada Presiden.

Jokowi mengingatkan, ekonomi syariah bukan hanya terkait dengan lembaga keuangan, Bank atau asuransi syariah. Banyak pula bisnis lain yang bisa dikembangkan.

"Misalnya seperti wisata syariah, restoran halal, industri syariah, karena potensi pasar kita terbesar di dunia dengan penduduk muslim. Kenapa itu tak jadi fokus perhatian kita?" ucap Jokowi.

Kompas TV Ekonomi Syariah Kian Redup 2016, Kok Bisa?

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X