Kaleidoskop 2016: Pernyataan Ahok, Aksi Damai, dan Pemufakatan Makar

Aksi Bela Islam II

Pada 4 November 2016, aksi unjuk rasa kembali digelar massa terkait pernyataan Ahok.

Lokasi aksi tak hanya di Bareskrim Polri dan Balai Kota, melainkan juga Istana Negara, Bundaran Patung Kuda dan Gedung MPR/DPR.

Sejumlah elite politik ikut dalam aksi yang kembali dipimpin Rizieq Shihab itu.

Mereka di antaranya politisi senior PAN Amien Rais, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah.  

Awalnya, aksi berjalan tertib hingga pukul 18.00 WIB.

Bahkan, Presiden Joko Widodo sempat mengapresiasi dan berterima kasih kepada para ulama dan kiai yang memimpin umat untuk menyampaikan aspirasi secara damai.

Namun, ketika massa mulai membubarkan diri, sekitar pukul 19.00 WIB kondisi berubah.

Situasi yang awalnya damai, berubah menjadi rusuh.

Presiden menuding ada aktor politik di balik kerusuhan massa.

Tak hanya di depan Istana Negara, kerusuhan juga terjadi di daerah Penjaringan, Jakarta Utara.

Sebuah minimarket di Kampung Luar Batang dirusak. Aksi anarkistis di Penjaringan dilakukan oleh sekelompok remaja.

Sementara, massa yang awalnya berada di Istana Negara, bergerak ke Gedung DPR/MPR.

Hal itu membuat kondisi Jalan Gatot Subroto yang menjadi pintu masuk Kompleks Parlemen, penuh sesak.

Ketua MPR, Zulkifli Hassan menemui perwakilan demonstran yang telah memadati Kompleks Parlemen sejak pukul 21.00 WIB, untuk bernegosiasi pukul pada 01.30 WIB.

Pada saat yang sama, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri Istana Negara.

Rapat yang baru berakhir Sabtu (5/11/2016) dini hari itu, menghasilkan beberapa hal. Salah satunya, Presiden meminta aparat penegak hukum memproses kasus hukum Ahok.

“Dalam pertemuan itu, telah disampaikan bahwa proses hukum terhadap Saudara Basuki Tjahaja Purnama akan dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan. Oleh sebab itu, saya minta para pengunjuk rasa untuk kembali pulang ke rumah masing-masing, ke daerah masing-masing dengan tertib,” kata Jokowi.

Sementara itu, para pengunjuk rasa yang sebelumnya sempat berkumpul di Gedung MPR/DPR mulai membubarkan diri pada Sabtu pagi.

Konsolidasi politik Jokowi

Beberapa hari setelah unjuk rasa 4 November digelar, Presiden Jokowi melakukan konsolidasi politik.

Konsolidasi ini dilakukannya merespons informasi yang menyebutkan bahwa aksi akan kembali digelar pada 25 November 2016

Safari politik Jokowi diawali dengan menemui pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Senin (7/11/2016).

Jokowi menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran PBNU yang telah memberikan pernyataan-pernyataan yang mendinginkan dan menyejukkan suasana, sehingga aksi 4 November berlangsung damai.

Sehari kemudian, giliran Jokowi bertemu dengan pimpinan PP Muhammadiyah. 

Pada waktu yang sama, Presiden juga bertemu dengan pimpinan elite Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Dalam pertemuan itu, Presiden berpesan, agar Polri tidak ragu dalam menindak kelompok yang berupaya merusak keragaman dan persatuan Indonesia.

Pada 9 November, Jokowi mengumpulkan pimpinan 17 ormas islam di Istana Negara.

Pertemuan yang terbilang mendadak itu, dilanjutkan dengan pertemuan dengan para ulama dan pimpinan ormas asal Banten dan Jawa Barat, pada hari berikutnya.

Dalam pertemuan itu, Jokowi kembali berterima kasih kepada para ulama yang telah membantu pemerintah dalam menjaga kesejukan. Menurut dia, ulama memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan NKRI.

Konsolidasi selanjutnya dilakukan Jokowi dengan bertemu pasukan elite TNI dan Polri, seperti Marinir TNI Angkatan Laut, Pasukan Khas TNI Angkatan Udara, Kopassus TNI Angkatan Darat, Kostrad TNI Angkatan Darat dan Brimob Polri.

Sebagai panglima tertinggi, Jokowi yakin, para pasukan elit itu memiliki loyalitas tinggi kepada rakyat, bangsa dan negara. 

Ia juga menyatakan optimistis, para prajurit itu siap dan dapat diandalkan dalam kondisi apapun.

Ia membantah bahwa konsolidasi yang dilakukannya ke pasukan elit karena negara dalam keadaan darurat.

Konsolidasi politik terakhir Jokowi dilakukan dengan menemui satu persatu pimpinan partai politik.

Pimpinan parpol yang ditemui Jokowi, adalah Ketua Umum Golkar Setya Novanto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PPP M Rommahurmuziy, Ketua Umum PAN Zukifli Hassan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Dari sepuluh partai penghuni parlemen, hanya pimpinan Demokrat, Hanura, dan PKS yang hingga kini belum ditemui Jokowi.

Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro menilai, konsolidasi politik Jokowi pascaunjuk rasa 4 November sudah tepat.

Menurut dia, Presiden perlu merangkul suprastruktur dan infrastrukut politik pada kondisi saat itu.

Suprastruktur politik yakni unsur ketatanegaraan, mulai dari lembaga yudikatif hingga legislatif. Polri dan TNI bagian di dalamnya.

Sementara, infrastruktur politik adalah partai politik, masyarakat sipil, hingga media massa.