"Kita Belum Bisa Bilang 'Justice for All'"

Kompas.com - 23/12/2016, 06:17 WIB
Guru Besar antropologi hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto. Kristian ErdiantoGuru Besar antropologi hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar antropologi hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto mengatakan, salah satu gagasan untuk mengeliminasi budaya kekerasan adalah dengam membangun hukum yang berkeadilan bagi kelompok marjinal.

Menurut dia, pemerintah harus menyediakan akses terhadap keadilan bagi kelompok yang tidak diuntungkan, miskin, kaum perempuan, dan kelompok minoritas.

"Kita belum bisa bilang justice for all karena masih ada orang miskin yang menjadi korban hukum," ujar Sulistyowati, dalam diskusi 'Darurat Keindonesiaan dalam Intoleransi', di Kantor Wahid Institute, Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2016).

Ia mengatakan, kemiskinan bukan soal penghasilan yang kurang, tetapi juga soal ketiadaan akses kepada keadilan.

Saat ini  tidak ada ruang bagi orang miskin untuk didengar suaranya dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan, termasuk kebijakan anggaran.

Dia berpendapat, desain alokasi anggaran belum berpihak pada orang miskin, misalnya dalam hal layanan kesehatan, pendidikan, transportasi publik, layanan administrasi publik dan penataan lingkungan.

Sulistyowati juga menyebut Indonesia masih memiliki ketimpangan akut. Hal itu tercermin dari strata sosial yang sangat berlapis.

"Sering hakim tidak membaca konteks. Orang miskin mencuri sandal, kemudian dihukum tapi tidak pernah melihat kenapa dia bisa miskin. Orang miskin dan kelompok rentan harus diposisikan ulang di depan hukum," kata dia.

Ia mengatakan, ada 4 hal yang harus segera diperhatikan oleh pemerintah yakni, tersedianya hukum yang adil dan pro rakyat miskin, akses pada literasi hukum, akses pada identitas hukum seperti KTP, dan akses terhadap bantuan hukum bagi rakyat miskin.

"Banyak kelompok miskin tidak punya akses atas identitas hukum. Mereka tidak punya akses kepada program-program kesejahteraan pemerintah," ujar Sulistyowati. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X