Kompas.com - 21/12/2016, 19:50 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Tanaman sayur-mayur serta tanaman musiman yang selama ini ditanam masyarakat di sekitar daerah aliran Sungai Citarum dan Sungai Cimanuk, diyakini menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di sejumlah titik di Jawa Barat.

Pemerintah, berencana ingin mengganti jenis tanaman yang ditanam masyarakat dengan kopi.

Usulan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi penanggulangan banjir Jawa Barat yang digelar di Istana Wakil Presiden, Rabu (21/12/2016).

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengakui, memang ada persoalan yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, apabila ingin mentransformasi jenis tanaman yang ditanam masyarakat.

"Karena berebut kepentingan untuk ekeonomi mereka. Lahan-lahan yang masuk kawasan hutan tapi milik masyarkat, selama ini ditanami sayur-sayuran dan tanaman semusim (seperti) kol, cabai, itu kemudian yang berakibat secara ekonomi bagus," ujar pria yang akrab disapa Aher itu.

Tanaman sayur mayur dan musiman, menurut Aher, berdampak buruk terhadap kualitas tanah. Sebab, tanaman itu menyebabkan erosi yang tinggi sehingga membuat tanah mengalir ke sungai.

Dari nilai ekonomis, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menyebut, harga kopi lebih tinggi dibandingkan sayur-mayur dan tanaman musiman lainnya. Terlebih, kualitas kopi asal Jawa Barat, diklaim Aher, merupakan salah satu yang terbaik di dunia.

"Kopi terbaik di dunia kopi asal Jawa Barat, harganya sangat mahal, secara ekonomi sangat menguntungkan petani. Dan secara konservasi akan membuat hutan hijau," ujarnya.

Selain itu, ia menyebut bahwa kopi saat ini sudah dapat dipanen dalam waktu dekat setelah ditanam. Jika sebelumnya, kopi baru dapat dipanen setelah lima tahun ditanam, kini cukup setahun sudah dapat dinikmati hasilnya.

Menurut rencana, pemerintah akan menggarap 21.800 hektar lahan DAS di Sungai Cimanuk dan Citarum mulai Oktober tahu depan. Anggaran yang dibutuhkan untuk menggarap lahan itu sekitar Rp 280 miliar hingga Rp 320 miliar.

Nantinya, anggaran rehabilitasi akan dialokasikan dari APBN melalui pos Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Keuangan.

Kompas TV Sungai Citarum Kembali Meluap, Banjir Tambah Tinggi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Effendi Simbolon Puji KSAL Yudo Margono: Tak Genit Berpolitik, Tak Berhasrat Pilpres

Effendi Simbolon Puji KSAL Yudo Margono: Tak Genit Berpolitik, Tak Berhasrat Pilpres

Nasional
Elektabilitas Prabowo Disebut Turun, Gerindra: Survei Cuma Indikator

Elektabilitas Prabowo Disebut Turun, Gerindra: Survei Cuma Indikator

Nasional
Tugas Calon Panglima: Wujudkan Visi Poros Maritim Dunia hingga Pastikan Keamanan Provinsi Baru di Papua

Tugas Calon Panglima: Wujudkan Visi Poros Maritim Dunia hingga Pastikan Keamanan Provinsi Baru di Papua

Nasional
Tangis Ferdy Sambo di Depan Bharada E: Sebut Ada Pelecehan hingga Perintahkan Penembakan

Tangis Ferdy Sambo di Depan Bharada E: Sebut Ada Pelecehan hingga Perintahkan Penembakan

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Ada Permintaan Investor di Balik Revisi UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Ada Permintaan Investor di Balik Revisi UU IKN

Nasional
Izin Safari Anies di Aceh Mendadak Dicabut, Nasdem: Mungkin Pemda Lagi Ngigo

Izin Safari Anies di Aceh Mendadak Dicabut, Nasdem: Mungkin Pemda Lagi Ngigo

Nasional
Kepala Bapennas Sebut UU IKN Akan Direvisi Bukan karena Dianggap Cacat

Kepala Bapennas Sebut UU IKN Akan Direvisi Bukan karena Dianggap Cacat

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah: Perhatikan Inflasi dari Jam ke Jam, Ini Momok Semua Negara

Jokowi ke Kepala Daerah: Perhatikan Inflasi dari Jam ke Jam, Ini Momok Semua Negara

Nasional
Pihak Hendra Kurniawan Akui Kabareskrim Telah Diperiksa dalam Kasus Dugaan Tambang Ilegal di Kaltim

Pihak Hendra Kurniawan Akui Kabareskrim Telah Diperiksa dalam Kasus Dugaan Tambang Ilegal di Kaltim

Nasional
Sekjen Nasdem Anggap 'Pemimpin Rambut Putih' Gimik Politik yang Hibur Rakyat

Sekjen Nasdem Anggap "Pemimpin Rambut Putih" Gimik Politik yang Hibur Rakyat

Nasional
Menkeu: Utang Indonesia Masih Aman dan Tetap Harus Dikelola secara Teliti

Menkeu: Utang Indonesia Masih Aman dan Tetap Harus Dikelola secara Teliti

Nasional
Bareskrim Sebut Istri dan Anak Ismail Bolong Sudah Penuhi Panggilan

Bareskrim Sebut Istri dan Anak Ismail Bolong Sudah Penuhi Panggilan

Nasional
Bawa Orasi Ilmiah soal Pemilu, Waketum DPP Gerindra Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan

Bawa Orasi Ilmiah soal Pemilu, Waketum DPP Gerindra Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan

Nasional
Hari Ini, Bareskrim Akan Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Hari Ini, Bareskrim Akan Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Nasional
Cucu Bung Hatta dkk Gugat Jokowi dan Mendagri, Minta Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Batal

Cucu Bung Hatta dkk Gugat Jokowi dan Mendagri, Minta Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Batal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.