Catatan Dewan Pers Lemahnya Perlindungan Kelompok Minoritas oleh Aparat

Kompas.com - 21/12/2016, 14:01 WIB
Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo. Fabian Januarius KuwadoKetua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo menyoroti kondisi hak rasa aman bagi seluruh warga negara di Indonesia.

Secara khusus, disoroti sikap aparat penegak hukum terhadap kelompok agama minoritas.

Kondisi tersebut dirangkum berdasarkan catatan pemberitaan media massa.

"Pertama, pemberitaan menunjukkan (aparat hukum) membiarkan penghalangan atau penyerangan orang untuk beribadah," ujar Stanley dalam acara di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2016).

Menurut Stanley, fakta pemberitaan seperti itu menyebabkan tingginya rasa tidak aman di Indonesia.

"Orang tidak boleh kebaktian di gedung, mereka itu akhirnya kebaktian di Istana," ujar Stanley.

Kedua, aparat penegak hukum seringkali terlambat bertindak. Setelah suatu kelompok masyarakat melarang, menyerang dan merusak kegiatan ibadah kelompok masyarakat lain, aparat baru bertindak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketiga, pemberitaan bahkan juga masih menunjukkan adanya aparat penegak hukum yang terlibat dalam aksi pelarangan kegiatan ibadah tersebut.

"Keempat, (aparat penegak hukum) tidak melakukan penegakkan hukum secara laik kepada para penyerang," ujar Staley.

Terakhir, aparat penegak hukum juga mengabaikan keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Salah satunya seperti yang terjadi pada umat GKI Yasmin di Bogor, Jawa Barat.

Stanley berpendapat, atas kondisi itu, pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla harus terus mengupayakan menciptakan rasa aman bagi seluruh warganya, tanpa terkecuali.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

Nasional
Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak 'Trendsetter', Bukan 'Follower'

Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak "Trendsetter", Bukan "Follower"

Nasional
Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Nasional
Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Nasional
Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Nasional
Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Nasional
Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Nasional
Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

Nasional
KPK: Kesadaran Melaporkan Gratifikasi Masih Rendah, 40 Persen Instansi Tidak Pernah Lapor

KPK: Kesadaran Melaporkan Gratifikasi Masih Rendah, 40 Persen Instansi Tidak Pernah Lapor

Nasional
Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap, Berikut Perjalanan Kasus Azis Syamsuddin

Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap, Berikut Perjalanan Kasus Azis Syamsuddin

Nasional
TNI AD: Hillary Lasut Kirim Surat Pembatalan Permintaan Ajudan ke KSAD

TNI AD: Hillary Lasut Kirim Surat Pembatalan Permintaan Ajudan ke KSAD

Nasional
Menko PMK Tegaskan Keselamatan Korban Erupsi Semeru Jadi Prioritas

Menko PMK Tegaskan Keselamatan Korban Erupsi Semeru Jadi Prioritas

Nasional
Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

Nasional
Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.