Kompas.com - 21/12/2016, 13:30 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus korupsi yang melibatkan oknum-oknum penegak hukum masih menjadi sorotan pada tahun 2016.

Tahun lalu, hakim hingga panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan divonis menerima suap dari pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis.

Pengembangan kasus ini bahkan menyeret Rio Capella, yang saat itu merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem.

Pada Februari 2016, Mahkamah Agung menjadi sorotan karena kasus yang menjerat Andri Tristianto Sutrisna yang saat ini menjabat sebagai Kasubdit Perdata Mahkamah Agung (MA).

Ia divonis menerima suap untuk menunda pengiriman salinan putusan kasasi suatu kasus korupsi.

Selain Andri, setidaknya ada 12 hakim dan pejabat pengadilan yang terlibat dalam kasus korupsi di tahun 2016.

"Beberapa kasus penangkapan pegawai pengadilan jadi pertanda bahwa mafia peradilan masih jadi polemik dalam proses peradilan kita," ujar Kepala Divisi Pemantauan Peradilan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Unibersitas Indonesia, Muhammad Rizaldi, dalam diskusi di Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Kasus Andri juga menyeret pegawai Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung, Kosidah, yang dipecat karena dianggap terlibat dalam perkara suap itu.

Selang dua bulan kemudian, Sekretaris MA Nurhadi ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat korupsi dalam sejumlah penanganan perkara di MA.

Penetapan tersangka Nurhadi merupakan pengembangan dari kasus suap kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution.

Belakangan,nama dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Casmaya dan Partahi Tulus Hutapea disebut-sebut menerima suap untuk memenangkan pihak tergugat dalam perkara gugatan perdata.

Rizaldi beranggapan, banyaknya oknum peradilan yang tersangkut kasus korupsi karena lemahnya pengawasan internal.

"Seakan menjadi polemik tersendiri kedua elemen bekerja tidak sinkron. Bagajmana badan pengawas MA dan KY tidak maksimal," kata Rizaldi.

Rizaldi mengatakan, buruknya sistem perekrutan sumber daya manusia menjadi salah satu penyebab maraknya mafia peradilan.

Pada seleksi hakim ad hoc tahun ini saja, sebagian pesertanya memiliki catatan hitam.

Bahkan, 75 persen dari mereka tidak memiliki pengetahuan hukum dasar dan tindak pidana korupsi yang mumpuni.

"Masalah ini muncul karena MA belum menetapkan standar kebutuhan dan kriteria hakim tipikor yang ideal sehingga orang tak berkualitas bisa lolos seleksi," kata Rizaldi.

Seharusnya, penindakan terhadap hakim yang diancam dengan sanksi berat dilalukan melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Namun, hasil keputusan MKH tak serta merta diikuti dengan langkah penegakan hukum.

Padahal, setengah dari kasus yang ditangani MKH adalah kasus penyuapan dan permainan perkara.

"Persoalan ini tidak hanya masalah etik dan disiplin, tapi masalah hukum," kata Rizaldi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI Sampaikan Duka Cita Mendalam Bagi Korban Kerusuhan Kanjuruhan

Wagub DKI Sampaikan Duka Cita Mendalam Bagi Korban Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Nasional
Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Nasional
Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Nasional
Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Nasional
Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Menpora: Kerusuhan Kanjuruhan Menodai Pembangunan Sepakbola Nasional

Menpora: Kerusuhan Kanjuruhan Menodai Pembangunan Sepakbola Nasional

Nasional
KY Sebut Tak Temukan 'Track Record' Jelek terhadap Sudrajad Dimyati

KY Sebut Tak Temukan "Track Record" Jelek terhadap Sudrajad Dimyati

Nasional
Kapolri Bertolak ke Malang Tinjau Lokasi Kerusuhan Kanjuruhan

Kapolri Bertolak ke Malang Tinjau Lokasi Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Soroti Tragedi Stadion Kanjuruhan, Amnesty International: Menyeramkan Sekaligus Memilukan

Soroti Tragedi Stadion Kanjuruhan, Amnesty International: Menyeramkan Sekaligus Memilukan

Nasional
Mahfud MD Sebut Panpel Arema Abaikan Usul Polri

Mahfud MD Sebut Panpel Arema Abaikan Usul Polri

Nasional
Nasdem Minta Pemerintah Beri Penanganan Terbaik bagi Korban Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Nasdem Minta Pemerintah Beri Penanganan Terbaik bagi Korban Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jokowi Beri Tugas Khusus ke Menkes dan Gubernur Jatim Terkait Kerusuhan Kanjuruhan

Jokowi Beri Tugas Khusus ke Menkes dan Gubernur Jatim Terkait Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Pernyataan Lengkap Jokowi Terkait Tragedi Stadion Kanjuruhan

Pernyataan Lengkap Jokowi Terkait Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.