Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korupsi Peradilan Masih Menjadi Sorotan pada Tahun 2016

Kompas.com - 21/12/2016, 13:30 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus korupsi yang melibatkan oknum-oknum penegak hukum masih menjadi sorotan pada tahun 2016.

Tahun lalu, hakim hingga panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan divonis menerima suap dari pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis.

Pengembangan kasus ini bahkan menyeret Rio Capella, yang saat itu merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem.

Pada Februari 2016, Mahkamah Agung menjadi sorotan karena kasus yang menjerat Andri Tristianto Sutrisna yang saat ini menjabat sebagai Kasubdit Perdata Mahkamah Agung (MA).

Ia divonis menerima suap untuk menunda pengiriman salinan putusan kasasi suatu kasus korupsi.

Selain Andri, setidaknya ada 12 hakim dan pejabat pengadilan yang terlibat dalam kasus korupsi di tahun 2016.

"Beberapa kasus penangkapan pegawai pengadilan jadi pertanda bahwa mafia peradilan masih jadi polemik dalam proses peradilan kita," ujar Kepala Divisi Pemantauan Peradilan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Unibersitas Indonesia, Muhammad Rizaldi, dalam diskusi di Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Kasus Andri juga menyeret pegawai Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung, Kosidah, yang dipecat karena dianggap terlibat dalam perkara suap itu.

Selang dua bulan kemudian, Sekretaris MA Nurhadi ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat korupsi dalam sejumlah penanganan perkara di MA.

Penetapan tersangka Nurhadi merupakan pengembangan dari kasus suap kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution.

Belakangan,nama dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Casmaya dan Partahi Tulus Hutapea disebut-sebut menerima suap untuk memenangkan pihak tergugat dalam perkara gugatan perdata.

Rizaldi beranggapan, banyaknya oknum peradilan yang tersangkut kasus korupsi karena lemahnya pengawasan internal.

"Seakan menjadi polemik tersendiri kedua elemen bekerja tidak sinkron. Bagajmana badan pengawas MA dan KY tidak maksimal," kata Rizaldi.

Rizaldi mengatakan, buruknya sistem perekrutan sumber daya manusia menjadi salah satu penyebab maraknya mafia peradilan.

Pada seleksi hakim ad hoc tahun ini saja, sebagian pesertanya memiliki catatan hitam.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com