Kompas.com - 20/12/2016, 21:27 WIB
Sekjen Partai Golkar Idrus Marham usai konferensi pers, Nusa Dua, Jumat(25/11/2016) KOMPAS.com/SRI LESTARISekjen Partai Golkar Idrus Marham usai konferensi pers, Nusa Dua, Jumat(25/11/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menginginkan agar semua partai politik di DPR berkomitmen untuk merevisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) hanya untuk menambah jumlah pimpinan, bukan kocok ulang.

"Harus ada komitmen dari awal, karena politik itu kekuatannya komitmen, saling percaya," ucap Idrus saat diwawancara di bilangan, Jakarta Selatan, Selasa (20/12/2016).

"Ada kesepakatan yang kita revisi hanya penambahan Wakil Ketua DPR dan MPR. Itu kan kesepakatannya," kata dia.

Ia menambahkan, dirinya dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga sudah menyetujui kesepakatan tersebut.

Karena itu ia mengklaim bila Golkar, PDI-P, dan parpol lainnya di DPR telah menyepakati revisi Undang-Undang MD3 hanya sebatas pada penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR.

Saat ditanya bila nantinya dalam pembahasan revisi UU MD3 melebar pada opsi kocok ulang yang mengacu pada perolehan kursi DPR, Idrus hanya tertawa.

"Persoalan ada wacana ke depan, ingin revisi UU MD3, secara proporsional itu pada 2019, itu boleh saja wacana itu, saya kira sah-sah saja. Tapi untuk sekarang terbatas hanya pada penambahan Wakil Ketua DPR dan MPR," kata Idrus.

Kompas TV Ketua MPR Setuju Revisi UU "Tambah Kursi Pimpinan"
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Nasional
AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

Nasional
Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Nasional
Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Nasional
Pemerintah Alokasikan Anggaran Penurunan Stunting 2022 Rp 25 Triliun

Pemerintah Alokasikan Anggaran Penurunan Stunting 2022 Rp 25 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.